DPRD Riau Akan Bicarakan Kemungkinan BUMD Kelola Blok Rokan
Pihak DPRD Riau segera melakukan pembahasan terkait habisnya kontrak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di provinsi Riau.
Penulis: Alex | Editor: Budi Rahmat
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pihak DPRD Riau segera melakukan pembahasan terkait habisnya kontrak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di provinsi Riau.
Baca: TERUNGKAP, Sopir Ugal-ugalan, Tabrak Satu Keluarga, Salah satunya Nenek, Jasadnya Ditemukan Disini
Baca: Tabrak Satu Keluarga, Sopir Kabur Hingga 15 Kilometer, Kaget, Dalam Bak Mobil Ada Jasad Korban
Bahkan salah seorang anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby mengklaim sebanyak 80 persen anggota dewan setuju pengelolaan blok rokan yang habis pada 2021 itu diserahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita memang belum ada membahas secara kelembagaan, tapi sesegera mungkin kami akan lakukan pembicaraan. Saya pastikan 80 persen anggota dewan setuju bila BUMD ditunjuk sebagai kontraktor pengelola blok rokan," kata Suhardiman kepada Tribun, Selasa (13/3/2018).
Dikatakannya, jika pengelolaan blok rokan langsung dilakukan oleh pemerintah, maka akan banyak keuntungan bagi Provinsi Riau, khususnya masyarakat setempat, terutama dalam hal peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
Baca: Minum Air Rebusan Pisang Sebelum Tidur, Rasakan Manfaatnya Pada Tubuh, Begini Caranya!
"Sejak bangsa kita merdeka, bagi hasil yang kita dapatkan dari hasil migas sangat sedikit. Inilah momennya kita rebut kembali apa yang sudah menjadi hak kita," imbuhnya.
Dia juga mengatakan, jika blok rokan dapat dikelola BUMD, maka bisa dipastikan sebanyak 75 persen minimal tenaga pekerja akan diisi oleh putera daerah nantinya.
"Kalau dikelola sendiri oleh daerah, maka paling sedikit 75 persen pekerja putera daerah. Baik itu petugas administrasi atau petugas lapangan. Sisanya baru tenaga ahli yang betul-betul berkompeten di bidangnya," ujarnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini menghimbau agar dapat satu pemikiran untuk memperjuangkan pengelolaan blok rokan ini. Karena bagaimanapun juga, pihak legislatif memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan tersebut.
Baca: Bantu Korban Kebakaran di Air Molek, Kepala KPBD Inhu Sebut Sementara
Sebelumya, Pihak PT CPI yang dikonfirmasi Tribun menyatakan, pihaknya menghormati hak dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam menentukan masa depan dari Blok Rokan.
Dimana blok tersebut aset yang sudah tua dengan kompleksitas yang tinggi.
