Tidak Hanya Kekurangan Guru, Disdik Inhil Juga Akui Kewalahan Atasi Pemerataan Guru

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN– Masalah pemerataan dan kekurangan guru memang diakui menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Banyak hal yang membuat masalah ini tidak kunjung terselesaikan oleh Disdik Inhil, selain memang karena kurangnya tenaga guru itu sendiri, luas dan beratnya geografis menjadi kendala pemerataan guru di Kabupaten Inhil.

Disdik Inhil, Drs. Rudiansyah, M.Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Fathurrahman, S.Ag menuturkan, pemerataan guru memang menjadi satu di antara kendala dan Pekerjaan Rumah (PR) Disdik Inhil sejak beberapa tahun.

Baca: Polisi Bakal Tindak Calo yang Ganggu Kenyamanan Pemudik di Terminal Penumpang Pelindo Dumai

Baca: Pengadilan Negeri Bengkalis Gelar Sidang Perdana Perkara Politik Uang Nur Azmi Hasyim

Menurutnya, kalau dihitung cukup sebenarnya belum cukup, karena di Ibu Kota Kabupaten juga ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru.

Berdasarkan data dari Disdik Inhil, dalam setahun lebih kurang 100 orang guru pensiun di Inhil, namun tidak diiringi dengan penambahan guru.

“Memang kelihatannya menumpuk di kota, padahal guru honor masih diperlukan. Misalnya guru olahraga yang tidak ada di kota ini tetap angkat guru honor, kalau guru kelas untuk SD cukup, kalau guru mata pelajaran lain seperti guru agama di beberapa sekolah di Tembilahan juga tidak ada dan yang ada bakal pensiun,” jelas Fathurrahman kepada Tribun Pekanbaru di Tembilahan, Kamis (31/5/2018).

Selanjutnya, geografis yang memang sulit khususnya wilayah Inhil bagian utara membuat pemerataan guru di Inhil menjadi sulit, terlebih lagi guru yang ditugaskan juga tidak efektif yang akhirnya menimbulkan masalah dan beban bagi Disdik Inhil.

“Kebanyakan guru yang ditugaskan di daerah – daerah mereka yang tinggal di sini, nanti berpisah dengan keluarga sementara guru kita banyak guru perempuan, maka PR dalam pemerataan guru ini tidak tuntas – tuntas,” tuturnya.

Begitu juga untuk penempatan Kepala sekolah di daerah utara, seperti Kecamatan Pelangiran, Mandah, Teluk Belengkong, Kateman dan Pulau Burung.

Fathurrahman mengaku kewalahan untuk menempati Kepala Sekolah di daerah utara tersebut, selain Kepala Sekolah yang ditugaskan tidak efektif, tenaga tempatan yang ada juga juga tidak memenuhi syarat, karena sesuai dengan peraturan minimalkan S1 dan pangkat golongan minimal 3C, sementara di sekolah itu ada yang masih belum S1 dan masih rendah golongannya.

Baca: 25 Dus Blanko e-KTP Ditemukan di Rumbai, Anggota Dewan Minta Pemprov Segera Verifikasi 

Baca: Kisah Seorang Ibu Korban Jambret, Kejar Pelaku kemudian Tendang Sepeda Motornya Hingga Terjungkal

“Mau tak mau akhirnya penunjukan sebagai Plt tidak bisa defenitif, kita tunjuk dari sini tidak akan efektif,” ungkapnya.

Fathurrahman mencontohkan seperti yang terjadi di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran yang mana jumlah siswanya banyak namun guru PNS nya cuma 2 orang dan ditambah satu Guru Garis Depan (GGD).

“Kita coba, ada yang mau kita angkat sebagai kepala sekolah disana, tapi tidak sampai satu tahun menyerah kemarin tidak sanggup. Biaya operasionalnya tinggi, kecuali mereka memang mau pindah domisili ke sana, cuma kalau sudah tinggal di sini (Tembilahan) pindah daerah itu rasanya berat,” tukasnya.

Kondisi juga diperparah dengan tidak adanya pengangkatan guru PNS yang berasal dari daerah setempat, begitu juga penempatan 36 orang Guru Garis Depan di daerah terpencil dan terluar di Inhil.