Fraksi PAN DPRD Riau Minta Pemprov Evaluasi BUMD yang Tidak Berkontribusi Bagi Daerah

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau diminta untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penegasan, terutama BUMD yang sakit dan sampai saat ini belum memberikan kontribusi kepada daerah.

Hal ini disampaikan oleh pihak Fraksi PAN DPRD Riau, yang menyoroti bobroknya sejumlah BUMD di Riau, yang selama ini dianggap hanya jadi benalu saja keberadaannya.

Baca: VIDEO: Para Ahli Temukan dan Merekam Penampakan Hiu Putih Besar, Kekuatannya Mencegangkan

Salah seorang anggota Fraksi PAN DPRD Riau, Bagus Santoso mengatakan, sehrusnya BUMD di Riau memberikan kontribusi bagi daerah, bukan malah sebaliknya, hanya menggerogoti anggaran daerah.

"Kami menilai, kinerja BUMD sampai masih belum menggembirakan dan belum meningkat secara signifikan, bahkan ada yang sudah sekarat saat ini, misalnya Riau Petroleum," kata Bagus saat membacakan pandangan fraksi terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah di rapat paripurna DPRD Riau, Senin (2/7/2018).

Baca: Sering Dilakukan, Ternyata Penggunaan Tusuk Gigi Bisa Sebabkan Bahaya untuk Kesehatan

Anggota Komisi IV DPRD Riau ini meminta Pemprov Riau segera mencarikan solusi untuk menggenjot kinerja seluruh BUMD di Riau, agar bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Pihak pemerintah harus menggenjot pekerjaan BUMD, padahal suntikan dana Pemda sudah lebih 1 T dalam membangun 7 BUMD," ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PAN juga mempertanyakan rencana Pemprov yang ingin melakukan revitalisasi terhadap BUMD diawal 2017 lalu, namun hingga kini tidak ada kejelasan.

Baca: DPC Demokrat Bengkalis Gelar Halal Bihalal Bersama Anak yatim

"Diawal 2017 ada rencana revitalisasi ke BUMD. tapi tidak ada realisasinya, kenapa dan ada apa ?," imbuhnya.

Fraksi PAN juga menyoroti lemahnya penyerapan anggaran di dua sektor yang sangat vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni sektor infrastruktur dan sektor pendidikan.

"Kita lihat pengerjaan Jembatan Siak IV yang diharapkan masyarakat juga jauh dari harapan, dan masih banyak lagi pembangunan yang tidak selesai," tuturnya.

Baca: Polda Sumbar Ungkap Kepemilikan 11 Kg Ganja, Pengakuan Pelaku Akan Diedarkan di Padang

"Dari sektor pendidikan juga, ada dana sekitar 50 Milyar yang tidak direalisasikan. Angka yang sangat fantastis di sektor yang paling strategis," imbuhnya lagi.

Ditambahkan Bagus, angka pertumbuhan ekonomi Riau masih berkutat di angka 3 persen. Jauh dibawah regional Sumatera di angka 4,30 persen. Maupun peningkatan ekonomi nasional 5,09 persen. Pihaknya mengklaim pertumbuhan ekonomi Riau terburuk sepanjang sejarah.

"Berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama RKPD. Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif," ulasnya.

Baca: Pelaksanaan Pilgubri 2018, Panwaslu Bengkalis: Tidak Ditemukan Pelanggaran

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga menyoroti masalah kemiskinan yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh PAN dari BPS, pada September 2017 angka kemiskinan berjunlah 517.985 jiwa atau 7,78 persen. Angka tersebut naik dibanding tahun 2016. Yakni 7,67 persen atau sebesar 501.590 jiwa.