Tahun Ini 10 OPD Dapat DAK Rp189 Miliar, Pemprov Riau Akan Lakukan Ini

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Indra optimis tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan untuk Riau bisa dijalankan

Tahun Ini 10 OPD Dapat DAK Rp189 Miliar, Pemprov Riau Akan Lakukan Ini
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunpekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Indra optimis tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan untuk Riau bisa dijalankan dengan baik tanpa ada pembatalan dan penundaan pencairan.

Baca: Ditemukan 3 Titik Diduga Jejak Harimau di Koto Tuo, Warga Menambatkan Hewan Ini di Lokasi

Sebagaimana diketahui Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara meminta agar sebelum 21 Juli susah tuntas proses lelang dan tender di Provinsi sehingga bisa dilakukan pencairan Tahap pertama 25 persen.

"Saat ini memang masih ada beberapa kegiatan berproses di ULP, namun sebelum Jumat sudah selesai dan akan dilakukan lelang cepat sehingga Limit 21 Juli syarat cair 25 persen bisa dicapai, "ujar Indra kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (10/7/2018).

Baca: #2019GantiPresiden Makin Populer, Survei LSI: Posisi Jokowi Belum Aman

Menutut Indra pihaknya sangat optimis tahun ini tidak ada kegiatan yang ditunda melalui DAK yang dialokasikan sebesar Rp189 Miliar untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov tersebut.

" Kita akan berusaha untuk Tuntaskan karena kalau tidak tercapai dan sudah kontrak nanti maka dibebankan pada APBD, kita tidak mau itu terjadi, "jelasnya.

Baca: Mulai Hari Ini, Tik Tok Sudah Bisa Digunakan Lagi di Indonesia, Namun Konten Dibatasi

Sebagaimana pada pahun lalu ada satu kegiatan yang jadi beban Pemprov Riau saat OPD tidak bisa menyelesaikan, kegiatan DAK tersebut berada pada Dinas ESDM. Dimana sudah berkontrak namun realisasi tidak sesuai maka dibebankan ke APBD Daerah.

" Kita tidak mau nanti APBD kita yang dibebankan, padahal kondisi APBD kita sekarang juga masih kurang, "jelas Indra.

Baca: Satpol PP Dumai Tertibkan Sejumlah Tenda Toko yang Menjorok ke Trotoar Jalan

Bahkan tahun lalu juga ada kegiatan DAK malah dibatalkan karena tidak bisa dilakukan lelang kegiatan pengadaan alat praktikum di sekolah di Riau tersebut." Ada batal di Dinas pendidikan, makanya tahun ini kita tidak ingin itu terjadi, "ujarnya.

Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan Zaenal Abidin mengatakan enyaluran DAK Fisik Tahun 2018 dilaksanakan melalui tiga tahap, Tahap I sebesar 25 % dari pagu DAK Fisik, Tahap II 45%, Tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.

Baca: Belum Ada Informasi Kades yang Nyaleg, DPMD Meranti Sampaikan Himbauan Ini

"Masing-masing tahap mempunyai jangka waktu dan persyaratan penyaluran yang berbeda-beda, tahap I misalnya harus tersalur paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober, Tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember, "ujar Zaenal Abidin.

Menurut Zaenal Abidin untuk realisasi penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 di Wilayah Provinsi Riau sampai awal Juni 2018 masih sangat rendah ( 5,73%). baru terdapat 6 kabupaten/kota yang mencairkan DAK Fisik tahap I, masih terdapat 7 kab/kota lagi yang belum mencairkan.

Baca: Belum Ada Informasi Kades yang Nyaleg, DPMD Meranti Sampaikan Himbauan Ini

"Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mempercepat penyaluran DAK Fisik Tahap I Pemerintah daerah yang belum mengajukan pencairan DAK Fisik Tahap I diingatkan kembali terkait persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I deadlinenya sudah semakin mendesak, "ujar Zaenal.

Adapun syarat yang harus dilengkapi menurut Zaenal diantaranya dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I berupa Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang TA 2017.

Baca: Pemkot Gelontorkan Anggaran 1,25 Miliar Dukung Program TMMD 2018 di Dumai

"Kemudian Rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh K/L teknis terkait. Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang, "jelas Zaenal.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved