Wacana Pemko Swastanisasi Parkir, Roni: Jangan untuk Try and Error

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wacana Walikota Pekanbaru Firdaus MT, untuk menyerahkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, ke pihak swasta tahun 2019 mendatang, direspon politisi senior di Gedung Payung Sekaki Pekanbaru.

Menurut legislator ini, sebelum diputuskan untuk menyerahkan pengelolaan parkir tersebut ke pihak swasta, harus ada kajiannya secara komprehensif.

Baca: Di Daerah Ini Polwan Diminta Pakai Celana Pendek Saat Atur Lalu Lintas

Kajian yang dimaksud, baik dari aspek peningkatan pendapatan, ataupun dampak dari swastanisasi parkir ini.

"Parkir ini sumber PAD Pemko. Jadi, jangan dijadikan untuk try and error. Karena dampaknya sangat fatal," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH, Selasa (10/7/2018) saat berbincang dengan Tribunpekanbaru.com.

Dijelaskan Roni lagi, jika Pemko melakukan try and error, tanpa kajian matang, maka dampaknya berpengaruh terhadap asumsi pendapatan dan belanja Pemko melalui PAD.

Baca: Lapas Pekanbaru Ditembak Orang Tak Dikenal Polisi Temukan Peluru Kaliber 5,56 mm

Ditambah lagi permasalahan di lapangan, tidak sesederhana yang dibayangkan dalam swastanisasi parkir.

Sebagai contoh, untuk SDM parkir, harus konek dengan masyarakat tempatan. Sehingga tidak menimbulkan gesekan kepentingan, yang selama ini parkir kebanyakan dikelola oleh pemuda tempatan, yang sebenarnya idealnya harus demikian.

Tujuannya semata-mata, supaya tidak menimbulkan permasalahan, terutama mengenai kesempatan lapangan kerja.

"Ini juga harus masuk dalam kajian Pemko, sehingga nantinya tidak asal-asalan," sarannya.

Baca: 24 Atlet Pabbsi Riau Sudah di Jakarta Ikuti Kejurnas Angkat Berat 2018

Namun Ketua Harian DPD Partai Golkar Pekanbaru ini, lebih spesifik meminta Pemko, untuk meneliti dan menginvestigasi, bahwa ada bukti swastanisasi parkir lebih menguntungkan, dari pada dikelola sendiri oleh Dishub.

"Sekali lagi, kalau hanya untuk try dan eror, tunggu dulu," sebutnya lagi.

Dengan kondisi sekarang, karena sektor retribusi parkir menjadi salah satu andalan PAD, harusnya Pemko wajib mengevaluasi dulu secara menyeluruh, tentang kondisi parkir yang ada sekarang. Harus dijelaskan secara ril, di mana kelebihan dan kelemahannya.

Sehingga output untuk manajemen pengelolaan parkir ke depannya lebih tepat.

"Sehingga formulasi yang direncanakan lebih terukur dan tepat. Apalagi jumlah titik parkir di kota ini mencapai ribuan, namun yang masuk ke kas PAD setiap tahunnya, hanya di angka kurang dari Rp 10 miliar. Kondisi ini kan ironis sekali," paparnya.

Baca: VIDEO: PPLP Senam Riau Raih 19 Medali di Kejurnas antar PPLP 2018