Rokan Hulu

Nasdem Rohul Masih Menunggu Hasil PK di MA Terkait PAW Teddy Mirza Dal

Sekretaris Nasdem Zulfikar mengaku pihaknya masih menunggu hasil peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Nasdem Rohul Masih Menunggu Hasil PK di MA Terkait PAW Teddy Mirza Dal
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Terkait proses pengganti antar waktu (PAW) anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul), Teddy Mirza Dal, dari partai Nasional demokrasi (Nasdem), Sekretaris Nasdem Zulfikar mengaku pihaknya masih menunggu hasil peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Zulfikar menegaskan, Nasdem Rohul sampai saat belum melakukan langkah apapun terhadap proses PAW Teddy, pasalnya pihaknya berkeyakinan bahwa Teddy Mirzal Dal tidak bersalah.

Baca: Jokowi Ngaku Hanya Tidur Satu Jam Karena Sering Nonton Piala Dunia 2018

"Kami sangat berkeyakinan bahwa pak Teddy tidak bersalah, Makanya kita telah melakukan peninjauan kembali terhadap kasus yang beliau hadapai, keputusan dari MA belum turun, jadi kita menunggu itu‎," katanya, Kamis (12/7/2018).

Lebih lanjut ditegaskanya, partai Nasdem Rohul, tidak pernah dan tidak akan mulai proses PAW terhadap kader Nasdem, sepanjang putusan PK dari MA dikeluarkan atau diturunkan.

Baca: Masih Dibahas OPD, Wako Belum Bisa Pastikan Besaran APBD Perubahan 2018 Kota Dumai

"Kita tidak pernah berniat PAW kan pak Teddy dan tidak akan pernah, karena kami yakin beliau tidak bersalah," imbuhnya.

Sementara ketua Badan kehormatan (BK) DPRD Rohul, Syahril Topan menerangkan terkait permasalahan Teddy Mirzal Dala, pihaknya telah menggelar rapat, dan akan segera menyerahkan rekomendasinya ke pimpinan DPRD.

"Tetapi dalam hal ini, sebenarnya kita harus bisa memisahkan mana persoaalan kode etik dengan persoalan pidanannya dan itu kita serahkan kepada pimpinan," imbuhnya.

Baca: Inikah Sosok Cawapres Jokowi? Ucapan Ustadz Bachtiar Dihentikan Usai Bahas TGB di Forum Ulama Dunia

Ia mengaku, rekomendasi itu belum ia teken namun salah satu hasil dari rapat tersebut, BK meminta pimpinan untuk menyurati partai politiknya, karena proses PAW ada beberapa hal termasuk dari partai politiknya.

Diakuinya, karena ini bukan menyangkut kode etik, tentunya keputusan ada di pimpinan DPRD, tugas BK sendiri terkait kode etik, dan intern DPRD, di luar tersebut tentunya pimpinan DPRD. ‎

Baca: Sudah 3 Hari Ritual, Jasad Rizky yang Digigit King Kobra Tak Bangkit, Keluarga Akhirnya Ikhlas

"BK sebagai alat kelengkapan mengkaji itu apakah melanggar kode etik atau tidak, mengenai kode etik itu kewenangannya ada pada BK tapi terhadap pelanggaran lain yang diluar kode etik itu kita serahkan kepada pimpinan, makanya rekomndasi dari pada BK itu salah satunya meminta kepada pimpinan menyuruti partai politiknya," pungkasnya.(*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help