DPRD Riau Gandeng Pakar Minyak untuk Perjuangkan PI 10 Persen dari Pengelolaan Blok Rokan

DPRD Riau rencanakan hearing dangn ESDM dan pakar minyak untuk meraih Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah.

Penulis: Alex | Editor: Budi Rahmat
Istimewa
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi IV DPRD Riau akan melakukan hearing dengan Dinas Energi dan Dumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Riau, dengan melibatkan sejumlah pakar minyak dari Riau lulusan luar negeri, pada Kamis (26/7/2018) pagi.

Baca: Dukung Penertiban Lokalisasi, Dewan Minta Satpol PP Juga Razia Penginapan dan Prostitusi Terselubung

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng para pakar minyak karena akan membahas rencana untuk meraih Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah.

"Untuk mendapatkan potensi 10 persen dari PI tersebut, kita harus bergerak bersama. Anggaran 10 persen dari hasil pengelolaan Blok Rokan itu tidak sedikit. Itulah yang akan membuat kesejahteraan daerah kabupaten tempat blok tersebut berada, setelah dipecah nantinya," kata Husni Thamrin kepada Tribun, Rabu (25/7/2018).

Baca: Lakukan Persiapan Ini Agar Tak Melewatkan Gerhana Bulan 28 Juli Dini Hari

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Kementerian ESDM, agar memecah 4 bagian Blok Rokan tersebut, sebelum menandatangani kontrak pengelolaan Blok Rokan diserahkan kepada pihak manapun.

Baca: Tiga Pemuda Ini Diamankan Polisi Saat Pesta Sabu-Sabu, Polisi Dapati Barang Bukti Ini

"Sebelum memberikan Blok Rokan ke pihak lain, kita minta Kementerian ESDM terlebih dahulu memecah Blok Rokan tersebut menjadi empat bagian," imbuhnya.

Adapun empat pecahan blok adalah sesuai dengan letak wilayah dari Blok Rokan tersebut, yang meliputi, Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Bengkalis dan Kabupaten Kampar.

Dijelaskannya, jika Blok Rokan dipecah menjadi 4 bagian, maka 4 kabupaten akan berkesempatan untuk mendapatkan PI 10 persen dari hasil pengelolaan tersebut.

Baca: Harga Telur Ayam Ras di Rohul Tembus Rp52 Ribu Per Papan

"Setelah dipecah, selanjutnya masing-masing daerah bisa mendapatkan PI 10 persen, itu tidak sedikit uangnya, sehingga daerah bisa lebih sejahtera. Maka dari itu, semua pihak harus ikut mendukung hal ini," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini, Blok Rokan sampai saat ini masih dikelola PT Chevron dan masa kontrak pengelolaannya akan berakhir tahun 2021 mendatang.

Baca: Abrasi Pantai Nagari Tiku V Jorong, 1 Rumah, 4 Warung dan 8 Sampan Rusak

Sebelumnya, setelah Melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, terkait Permendagri nomor 37 tahun 2016 soal Partisipan Interest (PI) di daerah, pihak Komisi IV mengaku mendapat kesempatan dari Kementerian ESDM untuk menggali lebih lanjut masalah PI.

Ketua Komisi IV, Husni Thamrin yang memimpin langsung rombongan Komisi IV untuk konsultasi ke Jakarta menyampaikan, pihaknya akan melibatkan langsung para tokoh-tokoh di Riau untuk merebut PI tersebut. Namun terlebih dulu tentunya para tokoh harus tahu dan mengerti soal PI.

Karena itu, menurut Thamrin pihaknya akan menggandeng tokoh-tokoh di Riau, untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak kementerian terkait soal PI tersebut. Pihak Kementerian ESDM sendiri menurut Thamrin sudah menyatakan kesediaan untuk turun ke Riau, dan memberikan pengetahuan langsung kepada tokoh-tokoh di Riau.

Baca: Abrasi Pantai Nagari Tiku V Jorong, 1 Rumah, 4 Warung dan 8 Sampan Rusak

“Seluruh tokoh di Riau akan bergerak untuk merebut PI. Pihak kemeterian sudah menyatakan kesediaan untuk turun ke Riau dan menyampaikan langsung kepada tokoh terkait PI tersebut,” kata Thamrin kepada Tribun.

Untuk jadwalnya menurut Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini adalah dalam waktu dekat. Yang jelas sebelum itu menurut dia pihaknya akan mengumpulkan para tokoh terlebih dulu, dan memberikan penjelasan sebelum bertemu dengan pihak kementerian.

Baca: Sebulan Menumpuk dan Beraroma Tak Sedap, DLH Dumai Angkut Tumpukan Sampah di TPI Purnama

“Akan kita kumpulkan dulu semua tokoh, mulai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk akademisi dari kampus-kampus, dan sebagainya. Besar hak daerah kita yang akan diambil dari situ, makanya harus kita perjuangkan bersama, para tokoh di Riau jangan sampai diam,” ujarnya. (ale)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved