Pelalawan

Soal Imbauan Honorer Mengundurkan Diri Kalau Ikut Mencaleg, Ini Penjelasan KPU Pelalawan

Imbauan Bupati Pelalawan, HM Harris, terkait pegawai honor yang jadi Bacaleg harus mengundurkan diri, menjadi perdebatan di masyarakat.

Soal Imbauan Honorer Mengundurkan Diri Kalau Ikut Mencaleg, Ini Penjelasan KPU Pelalawan
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Komisioner KPU Pelalawan memberikan penjelasan kepada Partai Politik (Parpol) saat pendaftaran Bacaleg beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Imbauan Bupati Pelalawan, HM Harris, terkait pegawai honor yang jadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) harus mengundurkan diri, menjadi perdebatan di masyarakat. Apalagi tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2018 sudah setengah jalan.

Masyarakat Pelalawan, khususnya para Bacaleg, memandang hal itu bukanlah suatu keharusan.

Sebab tidak ada dalam aturan menyebutkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) harus mundur kalau mencalonkan diri jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca: 2 Bayi Lahir Hingga Satu Keluarga Tewas, Inilah 7 Kisah Haru Saat Gempa Lombok

Menanggapi perdebatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pelalawan, Asmadi MH, saat dikonfirmasi tribunpelalawan.com, menyebutkan dengan tegas pihaknya tidak mempersoalkan status honorer para Bacaleg. Pasalnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tidak ada menyebutkan pegawai honor ataupun sejenisnya musti mundur.

"Bagi kita tak ada masalah. PKPU tidak mengatur mengenai honorer. Jadi tak perlu kita buat penekanan atapun memaksa pegawai honor mundur. Kita patokannya jelas PKPU nomor 20," ungkap Asmadi MH, Selasa (7/8/2018).

Asmadi merincikan, dalam PKPU terbaru itu mengatur para PNS, TNI, Polri, kepala daerah, pegawai BUMD atau perusahaan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD yang harus mengundurkan diri.

Baca: Peringatan Hari Anak 2018, APSAI Dumai Beri Apresiasi kepada Anak Berprestasi

Perusahaan lain yang dibiayai uang negara yang jajarannya mencaleg juga musti mundur.

Namun meskipun pegawai honor didanai dari anggaran pemerintah, tak diminta mengajukan pengunduran dirinya.

Hal itu diperkuat dengan Surat Keputusan KPU RI nomor 748 tahun 2018 yang tak ada menyinggung pegawai honor.

"Jadi kalau dibilang kita harus tegas, memang sudah tegas," tambahnya.

Hanya saja, lanjut Asmadi, jika pemerintah daerah atapun instansi pemerintahan memutuskan untuk memecat serta meminta pegawai honor mengundurkan diri, hal itu merupakan kebijakan internal dari pemerintah sendiri. Pihaknya tidak ingin mencampuri hal tersebut. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help