Wakil Rakyat di DPRD Riau Pastikan Tidak Ada Pengurangan Tenaga Honorer

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau memastikan tidak ada pengurangan tenaga honorer karena adanya rasionalisasi anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Rencana Pemprov Riau untuk merumahkan atau mengurangi tenaga honorer dipastikan wakil rakyat di DPRD Riau tidak akan terjadi, pasalnya hal tersebut akan memunculkan masalah baru.

Wakil rakyat di DPRD Riau segera melakukan pembicaraan dengan Pemprov Riau, dan wakil rakyat juga sudah mulai dilakukan pembahasan, hingga ke masalah anggaran, yang menjadi pemicu munculnya wacana pengurangan tenaga honorer tersebut.

Baca: Farhat Abbas Posting Dukungan Pilpres 2018, Yang Pilih Pak Jokowi Masuk Surga

Baca: Basarnas Pekanbaru Bersiap Jelang Perhelatan Jambore SAR Nasional di Cibubur

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan re-budgeting untuk mengelola anggaran honorer tersebut, karena dengan melakukan pengurangan tenaga honorer menurutnya akan timbul beberapa persoalan lainnya, atas dampak dari pengurangan tenaga honorer tersebut.

“Kami sudah mulai melakukan pembahasan. Wacana ini kan muncul karena anggaran untuk honorer tidak ada. Makanya kemaren sempat muncul isu pengurangan honorer tersebut. Ini tidak mungkin kami biarkan. Karena efeknya sangat luar biasa,” kata Noviwaldy kepada Tribun, Selasa (11/9).

Namun demikian, pihaknya tidak semata-mata mengupayakan agar tidak ada pengurangan tenaga honorer tersebut, tapi juga akan memberikan catatan dan penekanan, dengan membuat kewajiban, seluruh kinerja honorer ditingkatkan. Bahkan bila perlu instansi terkait membuat sebuah Key Performance Indicator (KPI) untuk memacu kinerja honorer.

“Pengurangan honorer bukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan. Jika dikurangi, sama saja menambah jumlah pengangguran yang ada, yang harusnya dilakukan adalah melakukan penataan, harusnya dilakukan kebijakan seperti, penundaan pembangunan, atau beberapa proyek lainnya, yang tidak ada imbas ke masyarakat,” ujarnya.

Baca: Dirilis Secara Bertahap, Inilah Daftar 12 Ponsel Xiaomi yang Kebagian MIUI 10

Baca: Diam-Diam Oppo A7X Dirilis, Harganya Semurah Xiaomi Pocophone F1, Ini Penampakannya

Sementara itu, terkait hal kenaikan status honorer menjadi CPNS menurut Noviwaldy sampai saat ini masih dalam pembicarakan masalah tersebut dengan sejumlah pihak. Termasuk Kementerian PAN-RB yang memiliki kuasa penuh atas penerimaan CPNS.

Kalau kita dari DPRD sendiri, telah sepakat untuk memperjuangkan honorer untuk diangkat sebagai pegawai. Namun dengan kriteria dan spesifikasi yang tentunya sesuai standar kepegawaian. Terakhir saya sudah sampaikan aspirasi ini ke DPR RI. Supaya ada revisi pada UU penerimaan ASN. Misalkan, honorer yang telah mengabdi sekian puluh tahun ada kesempatan untuk menjadi CPNS,” tuturnya.

Pihak DPR RI ketika itu menurutnya telah berjanji memasukan pembahasan revisi UU penerimaan ASN pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019. Disana nantinya akan ditentukan bagaimana mekanisme pengangkatan seorang honorer menjadi ASN, dan diharapkan menjadi payung hukum dan dasar yang kuat untuk mensejahterakan honorer.

“Kita harapkan DPR RI bisa memperjuangkan, sehingga ini menjadi peluang untuk kesejahteraan tenaga honorer, terutama yang sudah cukup lama mengabdi,” ujarnya.

Baca: Mahasiswi Ini Simpan Pil Ekstasi di Tempat yang Sangat Pribadi, Tapi Masih Saja Ketahuan Polisi

Baca: Bermain Trivia Quiz di Gadget Selain Tambah Wawasan Bisa dapat Gadget

Sebelumnya, pihak Komisi I DPRD Riau juga meminta agar rencana Pemprov Riau untuk merumahkan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau diminta agar dipertimbangkan kembali. 

Hal ini mengingat pengabdian tenaga honorer sebagian sudah ada yang cukup lama, bahkan belasan tahun. Jika kebijakan tersebut diambil secara merata, maka hal tersebut tentunya akan memunculkan masalah baru. 

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Rusli Ahmad mengatakan, lebih baik tenaga honorer diprioritaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga pengabdian dan harapan mereka selama ini tidak sia-sia.