Pekanbaru
Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, DPRD Pekanbaru : Disdik Jangan Hanya Andalkan APBD
Dari kondisi ini, Disdik mau tidak mau harus mencari alternatif, memenuhi kuota anggaran, sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkan.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Afrizal
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi III DPRD Pekanbaru sejak dini mengingatkan mitra kerjanya di lingkungan Pemko Pekanbaru, agar tidak mengandalkan anggaran dari APBD kota untuk pembangunan infrastruktur.
Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, dipastikan rencana pembangunan tersebut bisa gagal.
Dengan demikian, OPD diminta rajin jemput bola ke pemerintah pusat, agar bantuan untuk Pemko Pekanbaru mengalir.
Seperti halnya rencana Disdik Pekanbaru, yang akan membangun sejumlah ruang kelas baru (RKB) di beberapa sekolah.
"Kalau ada peluang menggunakan APBN, kenapa tidak. Dinas justru jangan mengandalkan APBD. Tapi kejar bantuan pusat itu, sehingga meringankan beban anggaran daerah," saran Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, Kamis (20/9/2018) menjawab Tribunpekanbaru.com.
Baca: VIDEO: Terlibat Cekcok, Dua Pengunjung Tewas Ditikam di Cafe Jalan Arifin Achmad Pekanbaru
Baca: Kesaksian Ema Wanita yang Selamat dari Peristiwa Penusukan Pengunjung Kafe di Jalan Arifin Ahmad
Sekadar gambaran, nilai APBD Pekanbaru tahun 2019 mendatang, dipastikan berkurang, dari APBD tahun 2018 ini.
Dari pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD belum lama ini, estimasi APBD 2019 hanya sekitar Rp 2,2 triliun.
Angka ini jelas turun dari APBD 2018 Rp 2,4 triliun.
Dari kondisi ini, Disdik mau tidak mau harus mencari alternatif, memenuhi kuota anggaran, sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkan.
Termasuk alokasi anggaran yang sudah diusulkan pada APBD 2019 sebesar Rp 10 miliar, untuk pembangunan RKB.
Lebih dari itu, Disdik tidak harus menyerah dengan kondisi anggaran yang defisit, dampak rasionalisasi.
Tapi harus rajin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Pemerintah Provinsi Riau, mengenai apa saja bantuan yang bisa dikucurkan, sesuai aturan yang berlaku.
"Sekarang kan banyak sekolah yang wajib direnovasi. Termasuk meubellernya. Anggaran renovasi ini harus dipastikan bisa dapat dari provinsi atau pusat. Ini perlu sentuhan anggaran lain, agar siswa dan guru nyaman," papar Aidil.
Aidil juga berharap, agar Disdik juga bisa melibatkan pihak swasta, dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
