Opini

Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 25 November, dunia internasional memperingati hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan
ist
Lina Agustina Pujiwati, Kepala Seksi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Statistik Sosial, 

CITIZEN JOURNALISM

Ditulis oleh: Lina Agustina Pujiwati, SST, M.Ec.Dev

Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Bekerja di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 25 November, dunia internasional memperingati hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di Spanyol, aktivis menggalang aksi di lebih dari 40 kota. Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi di ibukota Spanyol, Madrid. Sedang di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang setiap tahunnya diperingati mulai 25 November-10 Desember.

Di saat yang sama, Indonesia, dihadapkan pada berbagai pemberitaan bernuasa kekerasan gender, mulai kasus pelecehan seksual Baiq Nuril oleh atasannya, pelecehan seksual mahasiswi UGM saat KKN, dan yang terbaru kasus perempuan difabel yang disekap dan diperkosa selama 1 bulan. Kejadian tersebut kembali membuka mata kita bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menghantui negeri ini. Bagaikan gunung es, kejadian kekerasan terhadap perempuan diyakini sangatlah banyak, namun tersembunyi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menghapus kekerasan terhadap perempuan?

Sejak beberapa dekade lalu, kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi persoalan serius yang menyita perhatian dunia. “Each and every state has an obligation to develop or improve the relevant laws, policies and plans, bring perpetrators to justice and provide remedies to women who have been subjected to violence”. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, dalam pidatonya Tahun 2012. Saat itu, PBB menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk menyediakan berbagai kebijakan dan perangkat hukum guna pemulihan perempuan korban kekerasan dan mengadili para pelaku kekerasan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan juga menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs), tepatnya target ke-5, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan. Sejak 25 September 2015, negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia, telah secara resmi berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Data Lapangan

Sangat mencengangkan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan satu dari tiga perempuan usia produktif atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Lebih lanjut, 24,3% diantaranya pernah mengalami kekerasan seksual.

Halaman
123
Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved