Berita Riau

BKD Riau Belum Punya Gambaran Terkait Penerapan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang PPPK

Kepala BKD Riau mengaku belum punya gambaran terkait penerapan PP nomor 49 tahun 2018

BKD Riau Belum Punya Gambaran Terkait Penerapan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang PPPK
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ihwan Ridwan mengaku belum punya gambaran terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski belum mengetahui seperti apa nantinya penerapan di tingkat daerah, namun Ridwan sudah mendapatkan adanya informasi terkait pengesahan PP nomor 49 tahun 2018 tersebut.

"Saya belum baca, Jukninya juga belum dapat," katanya, Selasa (4/12/2018).

Baca: Jasad Perempuan Ditemukan Nelayan Meranti, Ada Dugaan Terkait Mayat Mengapung di Perairan Bengkalis

Ridwan enggan bisa berkomentar terlalu jauh terkait aturan yang membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi kelangan profesional dan tenaga honorer yang telah melampui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

"Saya belum dapat saya Juknisnya, jadi belum memberikan penjelasan," ujarnya.

Sememtara Ketua Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri Riau, Eko Widodo mengungkapkan, pihaknya bersama PGRI se Indonesia akan menghadap presiden ke istana mempertanyakan aturan tersebut.

"Saya dapat informasi dari pengurus PGRI, katanya PGRI Pusat akan datang ke istana untuk mempertanyakan PPPK ini seperti apa," katanya.

Pihaknya sejauh ini belum mendapatkan gambaran yang jelas honorer yang seperti apa yang akan menjadi PPPK.

"Memang saya dapat informasi itukan untuk honorer K2 dan non KE yang umur 35 tahun ketas. Cuma syaratnya apa, ini kan kita tidak tau, inilah yang nanti akan dibahas dengan pihak siatana," ujarnya.

Eko menilai kebijakan ini kurang menguntungkan bagi honorer, apalagi bagi mereka yang sudah lama bekerja. Sebab mereka menginginkan diangkat menjadi PNS murni buka PPPK yang masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan PNS murni.

Baca: Pembunuhan 31 Pekerja di Papua, Tegas, Menhan Sebut Tidak Ada Negosiasi, Menyerah atau Diselesaikan

"Bagi kita tidak diuntungkan, karena PPPK ini tidak adanya NIK yang ada NIK kan ASN, uang pensiunya juga tidak ada. Jadi hanya besaran gajinya saja yang setara dengan PNS," katanya.

Meski merasa dirugikan, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab aturan tersebut sudah disahkan.

"Apa boleh buat, undang-undang itu kan tidak bisa langsung direvisi, sekarang bergantung kebijakan pemerintah, karena sudah disahkan ya kita ikutlah," ujarnya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved