Berita Riau

Pemberlakuan Pajak E-Commerce atau Olshop Tepat untuk Persaingan antar Pedagang yang Lebih Seimbang

Pemberlakuan pajak E-Commerce atau online shop (Olshop) atau tepat untuk persaingan antar pedangang yang lebih seimbang

Pemberlakuan Pajak E-Commerce atau Olshop Tepat untuk Persaingan antar Pedagang yang Lebih Seimbang
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pemilik Olshop Minta Pemerintah Lihat Besar Usaha sebelum Dipungut Pajak. Pemberlakuan Pajak E-Commerce atau Olshop Tepat untuk Persaingan antar Pedagang yang Lebih Seimbang 

Pemberlakuan Pajak E-Commerce atau Olshop Tepat untuk Persaingan antar Pedangang yang Lebih Seimbang

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemberlakuan pajak E-Commerce atau online shop (Olshop) atau tepat untuk persaingan antar pedangang yang lebih seimbang.

Ramainya pemberitaan terkait perberlakuan perpajakan bagi e-commerce memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, ada yang menyambut itu dengan positif ada pula yang masih belum setuju karena berbagai alasan.

Namun secara rata-rata, banyak masyarakat khususnya pelaku usaha toko online di Pekanbaru setuju namun harus dengan rugulasi yang jelas.

Baca: KISAH Mak Ma Wanita 74 Tahun di Indragiri Hilir, Hidup Sebatang Kara dengan Lumpuh

Baca: Disparbuddan UPP Gelar Kegiatan Kuliah Umum dan Pentas Seni Budaya Melayu Rohul

Baca: Buka Katup, Penghisap Debu Maximus Langsung Dibersihkan

Baca: Wakil Bupati Pelalawan Bujuk Andini Gadis 14 Tahun yang Rawat 2 Adiknya Bersekolah dan Bedah Rumah

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 dan akan berlaku efektif mulai 1 April 2018 nanti, turut ditanggapi oleh Pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Afred Suci.

Menuturnya, pemberlakuan PMK 210 tentang pajak e-commerce ini sudah sangat tepat dilakukan karena saat ini memang sudah seharusnya.

Berdasarkan undang-undang perpajakan saat ini, maka wajib pajak baik itu perorangan maupun badan yang memiliki penghasilan dan keuntungan maka wajib hukumnya untuk membayar pajak.

"Pajak dalam konstitusi UUD 1945 pasal 23 A, merupakan bukti nyata dari kontribusi masyarakat terhadap negara, dan dengan pajak itu pula negara memiliki kemampuan menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," jelas Afred, Senin (14/1/2018).

Afred menyebutkan, 80 persen APBN Indonesia merupakan kontribusi dari pajak.

Halaman
123
Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved