Siak
Inspektorat Siak Sebut Kontraktor Banyak yang Degil
Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendorasto mengatakan pihak ketiga atau rekanan OPD Pemkab Siak banyak yang degil.
Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsiak.com, Mayonal Putra
TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendorasto mengatakan pihak ketiga atau rekanan OPD Pemkab Siak banyak yang degil.
Pasalnya, anggaran pada kekurangan volume pekerjaan lambat dikembalikan kepada OPD pemberi kegiatan.
Hal tersebut mempengaruhi persentase progres tindaklanjut temuan BPK RI.
"Temuan BPK RI banyak, pihak ketiga yang degil. Ini yang diminta Asdatun agar kita bekerjasama untuk menggesa progres hasil temuan BPK," kata Fally kepada Tribunsiak.com, Rabu (30/1/2019).
Baca: VIDEO: Bawaslu Pekanbaru Temukan Ratusan Sampul Berisi Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos
Ia mengaku susah menilai OPD yang tinggi atau yang rendah progres pelaksanaan temuan BPK RI pada tahun berjalan. Ia mengakui banyak terjadi temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Karena itu, masing-masing OPD harus menggesa progres hasil laporan tersebut.
"Misalnya ada temuan, secara administrasi pada OPD berjalan baik. Namun kalau pengembalian dari rekanan sangat lambat," kata dia.
Ia juga mengaku tidak hafal pada OPD mana terdapat banyak temuan BPK. Dia justru memuji dinas PU Tarukim Siak yang dinilai bagus progres tindaklanjut temuannya.
"Kalau Pak Irving baik. Tahun lalu mereka sampai 100 persen," kata Fally.
Baca: Crosser Cilik Siak yang Koleksi 100 Tropi Juara Kesulitan Cari Sponsor, Terancam Tak Ikut Kejurda
Sedangkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak mempunyai temuan. Namun mereka malaksanakan tindaklanjut atas temuan itu.
"Pada prinsipnya semua temuan ditindak lanjuti, tetapi ada yang lunas ada yang belum," kata dia.
Tindak lanjut dari temuan PPJ non PLN PT IKPP sudah dilaksanakan. Sebab, temuan senilai Rp 28,9 miliar itu mulai diangsur oleh pihak PT IKPP kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak.
"Masalah ini kepala BKD dan pihak IKPP sudah MoU. Saya tidak tahu berapa angsuranya sebulan. Yang jelas mengenai ini saya sudah ngotot-ngotot, dah capek saya rasanya dah," kata dia.
Ia manambahkan, pihaknya juga memeriksa Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (LKOPD). Selama ini pihaknya memeriksa secara simultan. Pada awal Februari 2019 pihaknya melakukan review LKOPD sehingga dapat segera difinalkan.
"Ada penilaian tindak lanjut dari pemeriksaan BPK RI selanjutnya. Progres kita saat ini masih di bawah 50 persen," kata dia. (*)
