Disrtribusi Surat Suara Dilakukan Tanpa Pengawalan dan Koordinasi. Bawaslu Protes KPU

Selain tanpa koordinasi dengan Bawaslu, proses distribusi juga dilakukan tanpa pengawalan aparat kepolisian.

Disrtribusi Surat Suara Dilakukan Tanpa Pengawalan dan Koordinasi. Bawaslu Protes KPU
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Anggota komisioner KPU Ilham Saputra saat meninjau proses cetak surat suara pemilihan umum 2019 di Percetakan Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan proses pendistribusian surat suara dari percetakan dilakukan tanpa pemberitahuan dari KPU.

Selain tanpa koordinasi dengan Bawaslu, proses distribusi juga dilakukan tanpa pengawalan aparat kepolisian.

"Pengecekan beberapa titik, ini sudah ada pengiriman surat suara ke tempat penyimpanan itu nggak ada pengawalan polisi tidak ada pemberitahuan ke kami juga. Tapi ke deteksi ke lokasi sampai," kata Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin.

Sesuai prosedur yang telah ditetapkan, proses distribusi surat suara dari pusat ke daerah harus lewat pengawasan Bawaslu dan pengawalan pihak kepolisian.

Lebih lanjut Bawaslu RI sebelumnya mengira bahwa pendistribusian surat suara dilakukan serentak, namun mereka baru mengetahui kenyatannya tidak demikian.

"Undang-undangnya jelas menyebut kita harus kawal proses baik pencetakan maupun distribusi. Ini kan harus kita pastikan dan tadinya kami berfikir nanti pada saatnya akan didistribusikan bareng, ternyata tidak, yang jadi langsung dikirim, dan tanpa notifikasi sama sekali," ujar Afifuddin.

Bawaslu sebelumnya mendapati temuan pendistribusian surat suara tanpa pengawalan kepolisian berdasar laporan pihaknya di lapangan.

Beberapa dapil yang sudah mendapat distribusi logistik yakni Jawa Tengah dan Lampung.

Di dapil Lampung, Bawaslu tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali soal pendistribusian tersebut.

Mereka menganggap aneh kejadian ini lantaran KPU Provinsi tak mengetahuinya sama sekali.

"Yang masuk di beberapa dapil Jawa Tengah, kemudian dapil luar negeri. Kemudian dapil Lampung udah turun di lapangan dan nggak ada notifikasi sama sekali dan agak aneh KPU Provinsi nggak tahu-menahu sama sekali soal pengadaan ini," ungkapnya.

Bawaslu juga menyayangkan KPU Provinsi yang menerima distribusi logistik tersebut hanya pasif menerima paket dengan tidak menindaklanjutinya kepada mereka.

"Dan mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya pasif menerima dropan dari apa yang sudah dikirim," ujarnya kecewa.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved