Temuan KTP Elektronik WNA di Jabar. KPU Riau Pastikan Tak Ada WNA Dalam DPT Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Riau tidak tersusupi Warga Negara Asing (WNA).

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ilham Yafiz
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Petugas sedang berada di dekat spanduk sosialisasi Pemilu Serentak 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Riau, Kamis (21/2/2019). (Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Riau tidak tersusupi Warga Negara Asing (WNA).

Ketua KPU Riau, Ilham Yasir mengungkapkannya kepada Tribun, Jumat (1/3) menyikapi temuan NIK WNA di Cianjur, Jawa Barat yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019.

"Sementara kami belum menemukan, baik yang sifatnya laporan maupun temuan dari operator Sistem Data Pemilih (Sidalih) kami," ungkapnya.

Menurut Ilham, KPU akan menjalankan aturan sesuai dengan regulasi, tentunya bagi yang tidak memiliki hak pilih maka tidak akan bisa menyampaikan suaranya pada Pemilu April mendatang.

Begitu juga sebaliknya bagi masyarakat yang memiliki hak pilih maka harus dilindungi agar bisa menyampaikan suaranya pada Pemilu mendatang.

Salah satu upaya KPU melindungi hak pemilih tersebut dengan melakukan pendataan terus menerus bagi masyarakat yang belum terakomodir di Daftar Pemilih Tetap sebelumnya.

"Kita tetap lakukan pendataan untuk akomodir pemilih yang belum masuk DPT karena masih bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan," ujar Ilham Yasir.

Sementara itu, untuk mengantisipasi masuknya KTP Elektronik WNA ke dalam DPT sebagai pemilih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau akan meningkatkan pengawasan.

Pengawasan dilakukan maksimal termasuk meningkatkan pengawasan saat di Tempat Pemungutan suara (TPS) memerhatikan para pemilih.

Bawaslu Riau juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil (Distarduk) guna menyisir data dan NIK kependudukan milik WNA.

Daerah pesisir Riau juga menjadi perhatian Bawaslu. Daerah itu seperti di Kepulauan Meranti.

Bawaslu Meranti mengakui akan meningkatkan pengawasan, karena kawasan pesisir rawan sebagai pintu masuk WNA dan bisa daja mereka sudah memiliki KTP elektronik.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved