Belum Bisa Bertemu Walikota, Ribuan Guru Sertifikasi di Pekanbaru Ancam Bakal Lanjutkan Aksi Damai

Belum Bisa Bertemu Walikota, Ribuan Guru Sertifikasi di Pekanbaru Ancam Bakal Lanjutkan Aksi Damai

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Belum bisa bertemu Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT, ribuan guru sertifikasi di Pekanbaru ancam bakal lanjutkan aksi damai.

Guru sertifikasi di Kota Pekanbaru melakukan aksi damai pada Kamis (21/3/2019), dan akhirnya meninggalkan kantor Walikota Pekanbaru tanpa sempat bertemu walikota.

Mereka sempat melakukan aksi damai selama empat jam hingga mengakhiri aksi dengan membubarkan diri.

Baca: KISAH CPNS Cantik Asal Riau, Kenali Budaya Vietnam dan Korea Lewat Intercultural Friendship Society

Baca: HATI-HATI! Ada Dugaan Koperasi Bodong Tawarkan Pinjaman Online, Waspadai Penipuan Berkedok Koperasi

Baca: COCOK Bagi Cewek-cewek dan MAMA MUDA yang Mau Cantik dan LANGSING, Yuk Kunjungi Fuchsia Skin Clinic

Guru sertifikasi mengancam bakal melanjutkan aksi serupa, Jum'at (22/3/2019) besok.

Mereka bakal tetap menggelar aksi hingga Walikota Pekanbaru menemui para guru secara langsung.

Para guru sudah menggelar aksi sebanyak empat kali.

Aksi ini berlangsung pada 6 Maret 2019 hingga 21 Maret 2019.

"Walikota sepertinya ingin melumpuhkan pendidikan di Kota Pekanbaru. Sebab walikota tidak ingin bertemu kami," terang Perwakilan Guru Sertifikasi SD dan SMP di Kota Pekanbaru, Zulfikar Rahman kepada Tribun, Kamis.

Menurutnya, sesuai kesepakatan para guru menyebut aksi damai bakal terus berlanjut hingga Walikota Pekanbaru menjawab tuntutan dari para guru sertifikasi secara langsung.

Ia tidak ingin walikota hanya berbalas komentar si media massa.

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Bernama Felicia Susanto, Berasal dari Keluarga Keturunan Tionghoa

Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah MINANG Merantau di Pekanbaru, Kampanye Kebersihan dan DUTA Kampung Iklim

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Peduli Kebersihan dan Lingkungan, Terpilih Jadi DUTA ASRI

"Kalau bisa beri jawaban iya atau tidak, turun temui kami. Bila tidak bisa, kami akan terima tentu dengan alasan yang jelas," paparnya.

Mereka menuntut agar pemerintah kota merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pemerintah kota meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru sertifikasi.

Mereka tidak lagi menerima tunjangan sebesar Rp 1 juta seperti tahun 2018 lalu.