10 Persen Kades di Riau Berkonflik dengan Badan Permusyawaratan Desa

TRIBUNPEKANBARU.COM,  PEKANBARU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin mengungkapkan fakta menarik terkait persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades).

Syarifuddin, mengatakan, hampir 10 persen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) di Riau berkonflik.

Kondisi ini pun memberikan dampak buruk terhadap rencana pembangunan desa.

"Sejatinya mereka itu saling beriringan dengan memberikan dukungan satu sama lain. BPD dalam hal ini bertugas sebagai pengawasan terhadap pembangunan desa," katanya, Minggu (31/3/2019).

Baca: Pemprov Terima 2.059 Proposal Calon Penerima Bantuan Pendidikan

Baca: Injak Ular Kobra Lalu Pegang Pakai Tangan Kosong, Pria Ini Tiba-tiba Tergeletak Tak Bernyawa

Kondisi ini diungkapkan, Syarifuddin terjadi sejak BPD dibentuk untuk terlibat dalam rencana pembangunan desa.

Masalah perbedaan pandangan selalu saja menjadi pemicu konflik antar dua lembaga desa tersebut.

Dia menyebut, akar masalahnya tidak lain adalah euforia kemenangan pihak tertentu dalam Pilkades.

Sementara yang kalah menjadi BPD.

"Kalau seperti ini muncul penyakitnya. Pihak yang kalah tentu saja memanfaatkan posisinya untuk tidak mendukung pihak yang menang dalam Pilkades. Biasanya seperti itu," ujarnya.

Baca: Pelatih Timnas Wanita, Rully Nere, Bawa 20 Pemain ke Myanmar

Syarifuddin menyebut, masalah-masalah itu sebenarnya tidak perlu lagi terjadi.

Sebab akan sangat memberikan pengaruh buruk pada pembangunan desa.

Jangan sampai karena masalah pribadi harus mengorbankan kepentingan masyarat di desa-desa mereka.

Pihaknya tidak menampik memang masih ada beberapa desa yang Kadesnya membandel.

Namun sebaiknya pihak-pihak yang berkaitan, juga bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan demikian.

Sehingga tidak perlu harus mengumbar masalah itu keluar.