Wali Kota Firdaus Geram Pejabatnya tak Patuh Laporkan LHKPN. Ini Tindakkannya

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Belasan pejabat di Pemerintah Kota Pekanbaru ternyata belum kunjung menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018.

Batas penyerahan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lewat dari seminggu.

Mereka seharusnya menyerahkan LHKPN hingga 31 Maret 2019 lalu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru mencatat bahwa jumlah pejabat yang belum serahkan LHKPN hingga kini mencapai 12 orang.

Pejabat yang menyerahkan LHKPN hingga batas waktu akhir Maret 2019 lalu mencapai 166 orang.

Jumlah pejabat di Pemerintah Kota Pekanbaru yang wajib serahkan LHKPN 2018 mencapai 178 orang.

Mereka yang wajib serahkan LHKPN adalah pejabat eselon II dan eselon III di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru, DR Firdaus kesal dengan ulah bawahannya yang tidak taat dalam pelaporan LHKPN tersebut.

Firdaus menyesalkan sikap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Bagaimana ya dihukumnya mereka ini, nanti saya jewer saja" sebutnya kepada Tribun, Senin (8/4/2019).

Ada belasan pejabat pemerintah kota ternyata belum serahkan LHKPN 2018 ke KPK. Batas waktu penyerahan sudah berakhir akhir Maret 2019.

"Mereka yang tidak serahkan LHKPN bakal kita evaluasi kinerjanya. Kalau ada sanksi tegas kita berikan," tegasnya.

Wali Kota menilai pejabat eselon II dan eselon III yang belum serahkan LHKPN adalah manusia yang belum bisa berubah.

Ia menyindir mereka belum juga berubah di masa reformasi birokrasi.

Pejabat yang belum mampu berubah ini tentu bakal dikaji kinerjanya.