Diduga Gelembungkan Suara Caleg PPP, Bawaslu Inhu Periksa Panitia Pemilih Kecamatan (PPK)

Bawaslu Inhu memeriksa Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Rengat, terkait dugaan penggelembungan suara untuk caleg PPP pada pemilu lalu.

Diduga Gelembungkan Suara Caleg PPP, Bawaslu Inhu Periksa Panitia Pemilih Kecamatan (PPK)
TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Petugas pemilu menghitung suara di sebuah TPS saat pemilu 17 April lalu. Bawaslu Rengat memeriksa PPK Kecamatan Rengat terkait dugaan penggelembungan suara untuk caleg dari PPP. 

tribunpekanbaru.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali memanggil satu orang anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Rengat, terkait dugaan penggelembungan suara Caleg PPP dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Inhu.

Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah memanggil dua anggota PPK Rengat, masing-masing berinisial RR dan MR, yang juga sudah dinonaktifkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu.

"Kita sudah memeriksa RR dan MR, sekarang kita memanggil satu anggota PPK Rengat berinisial IR," kata Dedi, Selasa (7/5).

Dedi melanjutkan, sebelumnya RR dan MR diperiksa pada Senin (6/5) lalu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. "Hari ini (kemarin) kita panggil lagi, namun mareka tidak datang. Tetap akan kita panggil lagi," kata Dedi.

Dedi mengatakan, sejauh ini dugaan penggelembungan suara caleg PPP memang terbukti. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang melakukan tindakan tersebut.

"Penggelembungan suara itu terbukti, suara caleg PPP yang sebelumnya hanya 700-an bisa sampai 900-an. Tapi belum diketahui siapa yang melakukan, kenapa bisa terjadi, apakah karena kesengajaan atau human error," kata Dedi.

Dia merinci, penambahan suara dilakukan di 38 TPS pada 12 desa yang ada di Kecamatan Rengat. Jumlah penambahan di setiap TPS berbeda-beda. "Ada satu TPS yang nambah dua, ada juga yang nambah sepuluh," kata Dedi.

Ditegaskan, hal ini masih perlu pembuktian sehingga belum bisa ditetapkan sebagai tindak pidana.

"Kalau ini karena kelalaian atau human error, berarti yang dilanggar adalah kode etik. Tapi kalau ini ada kesengajaan, maka arahnya ke pidana," kata Dedi.

Selain memeriksa anggota PPK Rengat, pihaknya juga memeriksa anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rengat.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Inhu, Suharto, enggan memberikan komentarnya terkait dugaan penggelembungan suara itu. "No comment-lah kalau itu," katanya saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved