Bawaslu Terima Risiko Hadapi Gugatan Gerindra Terkait OTT Politik Uang yang tak Terbukti

Bawaslu Riau mengaku sudah bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan pengawasan Pemilu.

Bawaslu Terima Risiko Hadapi Gugatan Gerindra Terkait OTT Politik Uang yang tak Terbukti
Tribun Pekanbaru
Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning melakukan aksi damai menggalang tandatangan tolak politik uang, Minggu (7/4/2019) di area Car Free Day (CFD) Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mengaku sudah bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan pengawasan Pemilu.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengungkapkannya kepada Tribun, Minggu (12/5/2019) menanggapi rencana partai Gerindra yang ingin melakukan upaya hukum balik kepada Bawaslu yang dianggap merugikan partai terkait penangkapan Caleg mereka dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan Politik uang.

Kasus itu diketahui tak dilanjutkan Bawaslu Pekanbaru karena tidak terbukti.

Tidak itu saja, akibatnya Gerindra mengalami kesulitan pada saat hari pencoblosan karena uang untuk bayar saksi mereka ditahan pihak Bawaslu dan Gakkumdu, karena dugaan politik uang yang tidak terbukti tersebut.

Karena merasa dirugukan Partai Gerindra di Riau sedang menyiapkan upaya untuk hukum balik kepada pihak Bawaslu yang dianggap sudah merugikan mereka.

Rusidi Rusdan mengatakan pihaknya dalam kondisi apapun siap menghadapi proses hukum, karena itu sudah menjadi resiko dari pekerjaan Bawaslu.

"Itu sudah resiko dalam menjalankan tugas, namanya kerja kami ini serba salah, mau bekerja salah tidak bekerja juga nanti dibilang salah, itu sudah resiko kami," ujarnya.

Menurut Rusidi Rusdan untuk kasus Caleg Gerindra semuanya sudah sesuai prosedur karena pada saat terbukti tidak bersalah juga diumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan tidak terbukti.

Artinya lanjut Rusidi Rusdan tidak hanya saat pengumuman penangkapan saja yang dipublikasikan melalui masyarakat, melainkan saat tidak terbukti juga diumumkan kembali ke masyarakat.

"Kalau katanya dirugikan ya tentu ada pihak yang dirugikan, namun kita secara administratif sudah jalankan sesuai prosedur kalau ada yang merasa dirugukan itu tentu ada pihak yang dirugikan," sebut Rusidi.

Rusidi Rusdan juga menegaskan pihaknya dalam menjalankan tugas semuanya transparan kepada masyarakat bahkan tidak ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

"Kita jalankan tugas tidak ada tekanan dari pihak manapun itu bukti transparansi kita, tidak ada bukti kita hentikan dan tidak ada dipaksakan kasus," ujar Rusidi Rusdan.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved