Pilkada Serentak 2015
Bawaslu Riau Kumpulkan Data PNS yang Jadi Tim Sukses
Ratusan PNS di sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada di Riau diduga ikut terlibat mensukseskan pasangan calon kepala daerah
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada di Riau diduga ikut terlibat mensukseskan pasangan calon kepala daerah. Hal ini sudah mulai terlihat pada saat pengantaran pasangan bakal calon untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, 26-28 Juli 2015.
Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebutkan, informasi tersebut diperoleh pihaknya dari laporan Panwaslu di daerah. Keterlibatan PNS tersebut pada umumnya dilakukan secara diam-diam.
Pada saat mengantar pasangan calon, mereka mengganti pakaian dinas dengan pakaian bebas. Namun demikian, tetap saja wajah-wajah para PNS tersebut bisa dikenali dengan mudah.
"Kami mendapat laporan dari Panwaslu sejumlah daerah, selama masa pendaftaran ada beberapa indikasi keterlibatan PNS mensukseskan pasangan calon. Hal ini tidak hanya dilaporkan oleh satu Panwaslu saja, tapi beberapa Panwaslu di berbagai daerah, jumlahnya mencapai ratusan. Tapi kasus ini masih sedang kami dalami untuk membuktikan kebenarannya," kata Rusidi Rusdan kepada Tribun, di sela kegiatan evaluasi Pileg dan Pilpres 2014 dan persiapan pengawasan Pilkada serentak 2015 di kantor Bawaslu Riau, Rabu (29/7/2015).
Selain laporan yang sudah diterima dari Panwaslu kabupaten/kota, Bawaslu Riau juga meminta peran aktif masyarakat untuk ikut memberikan informasi kepada pihak pengawas Pemilu di masing-masing daerah.
Menurut Rusidi, pihaknya mempermudah masyarakat, sehingga tidak perlu mengikuti prosedur pelaporan, seperti menunjukkan kartu identitas, mengisi formulir, dan sebagainya.
Bahkan untuk mempermudah pelaporan masyarakat pihak Bawaslu juga bersedia menerima surat kaleng, tanpa harus ada identitas, jika masyarakat yang melaporkan takut untuk menunjukkan diri.
Karena Bawaslu membutuhkan informasi awal untuk ditindaklanjuti. Informasi yang diberikan tersebut bisa berupa kesaksian, foto, video, dan alat bukti lainnya.
"Kita mempermudah masyarakat untuk memberikan laporan kepada kita. Boleh dengan hanya menggunakan surat kaleng saja, tetap akan kami terima. Setidaknya itu akan menjadi informasi awal bagi kami untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya masyarakat yang melaporkan mau datang langsung dan menunjukkan identitas, kami akan jamin kerahasiaan orang yang memberikan laporan tersebut," imbuhnya.
Karena itu, pihak Bawaslu meminta masyarakat untuk ikut berperan memantau pelaksanaan proses tahapan Pilkada. Jika masyarakat melihat ada PNS yang melibatkan diri mensukseskan pasangan bakal calon dalam kegiatan apa pun, maka masyarakat diminta untuk mendokumentasikan dengan foto, video.
Bisa juga dengan memberikan kesaksian kepada pihak pengawas, tanpa harus cemas diketahui identitasnya, karena pihak pengawas akan menjamin kerahasiaan pihak pelapor.
Saat ini pihak Bawaslu Riau tengah meminta Panwaslu untuk mendata nama-nama PNS yang terlibat di sejumlah kabupaten dan kota.
Nama-nama tersebut direncanakan Bawaslu untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk diberikan sanksi.
"Kami tidak main-main. Saat ini kami sudah meminta masing-masing Panwaslu untuk mendata nama-nama PNS yang terlibat mensukseskan pasangan bakal calon," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Riau divisi hukum, Ilham M Yasir mengatakan, untuk penindakan dari pengawas Pemilu biasanya bisa pada saat masa kampanye.