Ini Syarat dari Gubernur Ganjar Jika Gabah Dijual ke Tengkulak

TRIBUNPEKANBARU.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan kepada para petani untuk menjual gabah kepada tengkulak setelah panen raya. Namun syaratnya, harga dari tengkulak harus melebihi dari harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering.

“Silakan saja dijual, dijual yang lebih tinggi. Kalau harga sudah bagus Bulog tidak bisa terlibat. Bulog hadir untuk menyelamatkan harga dari petani,” kata Ganjar dalam kegiatan “Mas Ganjar Menyapa” di Semarang, Selasa (15/3/2016).

Petani di Kabupaten Pemalang, Andi Kustono mengungkapkan di Pemalang, harga yang ditetapkan pemerintah masih kalah dari harga tengkulak. Menurut Andi, pedagang atau tengkulak berani menawar harga gabah kering petani Rp 4.000 per kilogram, sementara Bulog maksimal Rp 3.700 per kilogram.

“Yang berhubungan dengan Bulog itu juragan-juragan, bukan petaninya langsung,” imbuh Andi.

Ganjar menambahkan, pemerintah tidak bisa membeli lahan di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, jika harga gabah petani di bawah HPP harus dijual kepada pihak Bulog. Jika bulog tidak memberikan pelayanan, Ganjar meminta Andi untuk melaporkan hal tersebut ke akun twitter miliknya. Jika sudah menerima laporan, Ganjar berjanji akan menyelesaikannya.

“Di Klaten kemarin, Bulog datang bawa duit dan truknya. Saat acara usai, mereka pulang enggak jadi beli gabah dari petani. Menteri tahu langsung diganti pimpinannya,” imbuhnya.

“Kalau Bulog tidak melayani sesuai harga, tidak sesuai ketentuan, lapor ke kami,” tambah Ganjar lagi.

Ganjar menegaskan, Bulog tidak bisa hadir di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, orang nomor satu di Jateng itu meminta agar Bulog bisa datang langsung ke petani, sekaligus membawa truk dan uang. Dengan begitu, Bulog bisa menyerap langsung dari petani di pedesaan.

Produksi dari panen raya di Jateng selama tahun 2015 sendiri mencapai 11,3 juta ton. Tahun ini, Bulog ditugasi menyerap gabah dari petani hanya 500.000 ton dengan dana PSO sebesar 4 triliun. (*)