Soal Wacana Pilkada Dihapus, Pakar: Pertanda Orde Baru Hidup Kembali

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perdebatan muncul setelah Prabowo mengusulkan agar pilkada dihapuskan dan diganti pemilihan oleh DPRD pada 5 Desember lalu.

Nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan oleh rakyat lagi.

Wacana ini membuat suhu politik meningkat lebih awal.

Para pakar mengatakan, hal itu akan jadi kemunduran bagi demokrasi dan pertanda orba lahir kembali.

Hal ini diutarakan oleh Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Bivitri menilai, Orde Baru yang identik dengan mekanisme Pilkada secara tidak langsung oleh rakyat, berpeluang terulang kembali dengan versi yang lebih baru.

Bivitri bahkan menyebut, apabila pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD maka negara ini memasuki New Orde Baru.

"Jadi saya setuju kalau dibilang kita nih seperti menghadapi Orde Baru yang paling baru gitu ya, New Orde Baru," kata Bivitri seperti dimuat Tribunnews.com Selasa (6/1/2026).

Baca juga: Begini Sikap PKS Riau Terkait Wacana Pilkada Kembali Dipilih DPRD

Lebih lanjut, Bivitri menyoroti alasan efisiensi biaya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di balik wacana Pilkada via DPRD.

Pemilihan kepala daerah lewat DPRD dinilai bisa membawa Indonesia semakin mundur ke masa lalu.

Yakni, saat Presiden hanya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Di mana Soeharto tujuh kali dilantik sebagai presiden setelah terpilih melalui MPR.

"Kalau misalnya kita menggunakan logika efisiensi, seperti yang sudah disebut-sebut oleh Pak Prabowo, tahun 2024 lalu, dan setahun kemudian yang mana sekarang ini ternyata sudah dijalankan secara politik," ucap Bivitri.

“Nah, yang harus kita khawatirkan adalah kalau logika itu digunakan, bahwa dipilihkan oleh DPRD adalah juga demokratis, maka nanti akan berlanjutlah logika itu untuk bilang bahwa, 'Kalau begitu yang memilih presiden juga seperti masa lalu saja, lewat MPR."

"Nah, itu yang saya katakan sebagai Orde Baru yang paling baru. Persis dengan masa lalu. Ruang politik kita sangat-sangat tertutup, tidak ada saluran antara warga dengan siapa pun yang memegang kekuasaan."