SBY Merasa Ada yang "Kebakaran Jenggot" Menyikapi "Tour de Java"

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap ada pihak yang tidak senang dengan safari politik yang dilakukannya "SBY Tour de Java".

Hal itu disampaikan SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, menyikapi berbagai pemberitaan pascalangkah Presiden Joko Widodo meninjau proyek pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Kunjungan Jokowi itu kemudian dikaitkan dengan safari SBY ke berbagai daerah di Pulau Jawa.

Dalam tweet-nya, SBY mengaku tidak percaya anggapan bahwa Jokowi ingin hancurkan "Tour de Java" dengan berkunjung ke Hambalang.

Presiden keenam RI itu mempertanyakan, mengapa agenda dirinya bertemu dengan kader Demokrat dan rakyat mesti dihancurkan?

"Aspirasi rakyat (yg muncul dlm Tour de Java SBY) bukan utk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata SBY.

SBY menegaskan, langkah pihaknya mendengarkan suara kader Demokrat adalah hak dan kedaulatan partainya. Tak boleh ada pihak luar yang mencampuri.

Melihat respons berbagai pihak atas safari tersebut, SBY merasa ada pihak yang 'kebakaran jenggot'.

"Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yg dilanggar," kata SBY.
Berbagai pihak menganggap kunjungan Jokowi ke Hambalang merupakan respons atas pernyataan SBY dalam "Tour de Java".

Dalam rangkaian "Tour de Java", tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur.

Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. (baca: "Blusukan" Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY)

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.