Pangdam : Saya Harus Berpikir 100 Persen Agar Tak Lagi Terjadi Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - ‎Panglima Kodam l/Bukit Barisan Mayjen Lodewyk Pusung optimis memutus rantai tahunan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) yang terus terjadi Provinsi Riau. Hal tersebut bisa direalisasikan jika pola penanganannya benar-benar disusun dan diatur sedemikian rapi hingga ke akar rumput.

"Pola pikir kita terkait penanganan karlahut yang harus dirobah. Tidak lagi melakukan penindakan namun lebih kepada pencegahan. Artinya, indikasi titik api yang muncul saja sudah harus dihentikan sejak dini, " terang Pangdam usai memimpin rapat pemaparan penanganan karlahut oleh satgas terpadu Karlahut Provinsi Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (24/3/2016) sore.

Menurutnya, pola struktur satgas terpadu harus sampai menyisir ke paling bawah. Artinya, semua lini sampai ke warga juga sudah harus dikontrol.

"Satgas Provinsi nantinya membwahi dan satgas di 12 kabupaten/kota. Dibawah dan satgas nantinya ada sektor yang akan membawahi sub sektor yang diisi babinsa dan babinkamtibmas. Dengan demikian evaluasi penanganan akan smapai ke warga atau akar rumput, " terang Pangdam.

Setiap pergerakan pun mesti dilaporkan secara terperinci.

"Kapan bergerak, berapa personel, dimana lokasi, berapa luas lahan yang terbakar, berapa lama bisa dikendalikan serta itu lahan punya siapa. Saya harus berpikir seratus persen kebakaran lahan dan hutan di Riau tidak terjadi lagi," terang Pangdam.

Evaluasi pembuatan kanal dan dan kolam penampungan air atau embung juga harus dilakukan dengan teliti dan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dnegan kondisi lahan.

"Berapa kanal yang sudah dibuat berapa yang akan ditambah. Demikian juga dengan embung yang sudah direalisasikan dan berapa yang akan direncanakan lagi. Dimana titik koordinatnya dan seberapa banyak yang dibutuhkan disatu wilayah tersebut. Itu semua harus jelas, " terang Pangdam.

Memaksimalkan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, sebanyak lima drone canggih akan direalisasikan. Menurut Pangdam, rencana pengadaan tersebut sudah disampaikan ke Menkopolhukam.

"Ada lima drone yang akan didrop ke Riau. Spesifkasinya saya belum begitu mendalaminya. Pastinya drone tersebut bisa dimaksimalkan, " ujar Pangdam.

Selain upaya pencegahan, pangdam juga menegaskan sanksi hukum bagi pembakar lahan. Penegakkan tersebut dikatakannya tidak pandang bulu.
"Meskipun perusahaan, saya harap media juga lakukan kontrol dan menginformasikan kepada satgas dimana saja lahan-lahan yang terbakar, " ujarnya.

Terkait proses hukum bagi penjahat lahan, Pangdam juga mewanti-wanti kedepanya akan mengawasinya.

"Satgas akan dilibatkan smapai ke kejaksaan nanti. Jika memang patutnya berat hukuman, ya harus berat. Kita akan kontrol, " terangnya.

Sementara itu, Danlanud Roesmin Nurjadi Marsma TNI Henri Alfiandi menyebutkan helikopter puma akan disiagakan di Dumai. Hal itu guna memberikan ruang gerak cepat untuk pasukan agar bisa bergerak cepat.