Peneliti FITRA Bingung Cara BLH Siak Mengurus 40 Perusahaan dengan Rp 150 Juta per Tahun

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKABARU.COM, SIAK - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi bingung dengan cara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Siak dalam mengurusi sebanyak 40 perusahaan di Siak dengan anggaran hanya Rp 150 juta per tahun.

Padahal perusahaan itu sangat banyak ragamnya, termasuk di dalamnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pengeboran minyak dan lain-lain.

"BLH  yang bertanggung jawab mengurusi kurang lebih 40 perusahaan, dengan anggaran Rp 150 juta pertahun tidak mengerti saya, bagaimana caranya mereka memutar uang segitu. Saat kita verifikasi, ya hanya 7 perusahaan yang terawasi sepanjang tahun," ungkap Triono Hadi pada diskusi publik dengan tema Mendorong APBD pro terhadap hutan dan lahan di Kabupaten Siak, Kamis (22/12/2016) di hotel Grand Royal, Siak.

Anggaran tersebut, kata Triono lebih kecil dari anggaran sewa sound system di Pemkab Siak. Namun demikian, ia belum dapat memberikan perhitungan anggaran yang ideal untuk penyelamatan hutan dan lahan dari total APBD Siak. Pihaknya juga berkeinginan Pemkab Siak mempunyai target tertentu terhadap penyelamatan hutan dan lahan.

"Kita arahkan daerah ini targetnya apa sih. Misalnya Siak hijau, setidaknya ada yang menjadi perhatian seperti konservasi, penyelamatan perkebunan, hutan dan lain-lain," kata dia.

Ia melanjutkan, kebijakan anggaran Pemkab Siak masih belum berpihak kepada masalah lingkungan. Dari total APBD Siak belum sampai 1 persen untuk masalah lingkungan.

"Gimana cara kerjanya mengurusi luasan lingkungan dengan anggaran yang sangat kecil," kata dia.

Sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan APBD Rp1,9 triliun, sekitar  3,5 persennya untuk masalah lingkungan.

"Siak tentu berbeda. Jika bisa mengatur ideal 3,5 persen akan lebih baik," kata dia.

Lebih lanjut ia menguraikan, proporsi belanja untuk lingkungan, yakni di Satker Dinas Kehutanan, BLH dan Pertambangan masih sangat kecil.
Menurutya kebijakan itu sangat tidak ideal, karena terlalu banyak anggaran digunakan untuk belanja yang tidak mengarah kepada perbaikan hutan.(*)