Pihak Perusahaan Tak Hadir Saat Pertemuan dengan Masyarakat, Kuasa Hukum Sampaikan Ini ke Bupati

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Pertemuan lanjutan persoalan masyarakat dengan PT. Indogreen Jaya Abadi (IJA) kembali di gelar di Aula Lantai V Kantor Bupati Inhil, Senin (10/4/2017).

Namun pihak perusahaan tidak tampak hadir dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan tersebut.

Hairul Salim, Kuasa Hukum Masyarakat Sungai Bela, Panglima Raja, Concong dan 24 Batang Parit meminta Bupati untuk lebih tegas terhadap perusahaan berkenaan dengan hancurnya kebun masyarakat. Diperkirakan sebanyak 300 ribu pohon kelapa mereka mati.

"Sebenarnya, pertemuan yang jadwal hari ini juga ada pihak perusahaan, namun mereka tidak hadir. Jadi, kami minta bupati bertindak tegas,” ucap Hairul dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda, Asiten I, sejumlah kepala Dinas serta camat Kuindra tersebut.

Hairul pun memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengenai poin pelanggaran oleh pihak perusahaan yang bisa digunakan oleh Pemkab Inhil untuk menindak tegas perusahaan Grup Surya Dumai tersebut.

Setahu Hairul, PT IJA saat ini statusnya hanya memiliki izin lokasi, itupun tidak diperpanjang dan IUP mereka tidak ada.

“Peluru-peluru inilah kami harapkan bupati bisa tembakan ke perusahaan ini, supaya bisa segera merealisasikan ganti rugi kepada masyarakat,” ungkap Hairul.

Kehadiran Bupati HM Wardan pada pertemuan tersebut, juga sangat disambut dengan baik dan gembira oleh masyarakat, karena bupati bisa menjadwalkan kehadirannya dalam waktu yang singkat sehingga bisa berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Harapan masyarakat tentunya bupati bisa menyelesaikan masalah ini. Kepada masyarakat jangan ada anarkis yang bisa mencendraiperjuangan ini," pinta Hairul.

Menyikapi keinginan masyarakat tersebut, HM Wardan mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, dirinya merasakan betul dan paham betul apa yang dirasakan petani karena dirinya juga anak petani.

"Saya ini anak-anak bapak juga, saya jadi bupati karena masyarakat. Doakan, agar ada solusi terbaik dan berpihak kepada masyarakat. Tugas pemerintah tidak lain dan tidak bukan, semua program muaranya adalah mensejahterakan masyakat," ungkap HM Wardan.

Yang jelas, kata HM Wardan lagi, pemerintah responsif terhadap persoalan ini dan selalu ingin mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat.

Permasalahan PT IJA dengan masyarakat, memang sudah cukup berlarut-larut. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup banyak.

Bahkan, ucap HM Wardan, sudah membentuk tim khusus untuk menangani berbagai masalah terutama masalah kumbang yang merupakan kerusakan kebun.

"Tadi kita sudah mendengarkan masyarakat menderita, dulu kebun yang diharapkan, hasil yang menjanjikan tau-tau menjadi sirna, tidak menghasilkan sama sekali. Tentunya pemerintah akan melakukan pendekatan lebih etensif lagi kepada pihak perusahaan agar kita mencarikan solusi terbaik," kata HM Wardan.(*)