Dinilai Tak Sesuai RPJMD, KUA-PPAS RAPBD 2018 Disarankan Tetap Berlanjut

Ada hal lainnya yang perlu diperbaiki dalam pembahasan yakni besarnya belanja tak langsung dibanding belanja langsung.

Dinilai Tak Sesuai RPJMD, KUA-PPAS RAPBD 2018 Disarankan Tetap Berlanjut
ilustrasi/Republika
Ilustrasi APBD

 
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni provinsi Riau tahun 2018 yang dinilai tidak sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Jumat (4/8).

Salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, Yusuf Sikumbang yang ikut melakukan konsultasi tersebut mengatakan, pihak Kemendagri tidak mempermasalahkan adanya perbedaan KUA-PPAS dan RPJMD untuk saat ini, karena pembahasan belum dimulai, yang penting, KUA-PPAS sudah masuk dan tinggal dilakukan pembahasan.

“Setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, ternyata tidak masalah, nanti bisa disesuaikan, karena saat ini kan sifatnya masih rancangan,” kata Yusuf Sikumbang kepada Tribun, Jumat (4/8).

Selain itu, menurut Yusuf Sikumbang, ada hal lainnya yang perlu diperbaiki dalam pembahasan yakni besarnya belanja tak langsung dibanding belanja langsung.

“Ini artinya kan APBD tidak seimbang, karena seharusnya yang besar adalah belanja pembangunan, bukan belanja rutin yang harusnya besar. Ini akan kita sikapi nanti, sebelum plafonnya disetujui,” jelas politisi PKB ini.

Nantinya menurut Yusuf Sikumbang, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sebelumnya mengkritik tentang ketidaksesuaian KUA-PPAS RAPBD 2018 dengan RPJMD.

“Bisa jadi LSM-nya nanti kita akan ajak untuk hearing, karena masukan itu kan adalah hal yang wajar, kita tampung, mana lagi yang tak sesuai, atau pembanguan apa yang menurut LSM kurang sesuai dengan RPJMD. Namun tetap finalnya berada di Banggar dan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD),” ulasnya.

Sebelumnya, Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, yang juga merupakan salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan, setelah Banggar DPRD Riau melakukan rapat internal pada Senin (31/7) kemarin, KUA-PPAS APBD murni Riau 2018 yang disampaikan Pemprov Riau ke DPRD tidak sesuai dengan RPJMD 2014-2019. Karena itu, pihaknya  akan membahas masalah itu dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) apakah KUA-PPAS APBD itu akan dikembalikan atau cukup untuk minta perbaikan kepada Pemprov Riau.

“Dasar penilaian APBD itu tidak mengikuti RPJMD, dari beberapa indikator, dan target kegiatan tidak sama dengan yang ada dalam RPJMD,” ujar Noviwaldy, usai rapat tersebut.

Dia mencontohkan ada kegiatan yang tidak tercantum dan yang tercantum, sehingga harus disinkronkan dan beberapa kegiatan lain yang perlu dibahas lagi dan evaluasi dewan. Misalnya terkait pembangunan fly over yang dianggap masih perlu pembicaraan, apakah akan dibangun flyover atau underpass. (*)

Penulis: Alex
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved