Dinas Pendidikan Provinsi Riau Siapkan Evaluasi untuk Pemerataan Guru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudiyanto mengatakan, persoalan di dunia pendidikan sangat kompleks.

Satu di antaranya persoalan guru honorer, khususnya honorer komite yang masih jauh dari kata sejahtera.

Persoalan itu makin butuh waktu penyelesaian, karena adanya perubahan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

"Sangat kompleks permasalahan di pendidikan ini, makanya kami bertahap melakukan upaya penataan guru. Karena walaupun katanya berlebih jumlah guru, ternyata masih kekurangan guru mata pelajaran," kata Rudiyanto.

Rudi menyebutkan, dinas saat ini sedang melakukan penataan dan evaluasi.

Baca: Emosional, Ramos Angkat Tubuh Suarez Lalu Menggulingkannya

Sedangkan untuk kewenangan provinsi sendiri sudah dituntaskan penataan untuk status guru dimana sudah ditetapkan guru bantu, guru honorer daerah yang sebelumnya honorer daerah kabupaten/kota dan guru komite.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra menambahkan, pemerataan dan penataan guru yang dilakukan adalah upaya untuk menempatkan guru pada tempatnya dan menerima haknya sesuai dengan tugas dan kompetensinya.

"Langkah yang kami ambil dengan mempedomani pemetaan analisis kebutuhan guru. Berdasarkan analisis tersebut terdapat kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu dan ada kekurangan pada mata pelajaran tertentu lainnya," ujarnya.

Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, rencana pengembangannya adalah dengan merekapitulasi jumlah sekolah yang memiliki kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu untuk disebarkan ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Baca: Emak Bermotor Mengomel karena Mobil Anies Tak Antre Jadi Viral, Ini Penjelasan Tim Anies-Sandi

Disinggung upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan guru, menurut Ahyu, dinas pendidikan telah melakukan verifikasi dan menganggarkan anggaran untuk tenaga non PNS dalam pembayaran gaji guru bantu dan tenaga honorer daerah dengan menetapkan kriteria.

Dimana guru bantu yang digaji provinsi untuk pendidikan dasar sebanyak 3.935 orang dengan total anggaran Rp 94,4 miliar, guru bantu pendidikan menengah 1.040 orang total anggaran Rp 24,9 miliar, dan guru bantu SLB 37 orang dengan total anggaran Rp 888 juta.

"Jika ditotalkan jumlah guru bantu Provinsi Riau 5.012 orang dan anggarannya semua Rp 120,2 miliar," ujar Ahyu Suhendra.

Menurut Ahyu setiap bulannya sudah dibayarkan gaji para guru bantu tersebut.