Untuk Bayar Gaji Guru Honor, Sekolah Ini Pungut Uang Komite Bukan Pakai Bosda

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pihak Komisi V DPRD Riau mempertanyakan pungutan uang sekolah yang masih dibebankan kepada siswa tingkat SMA sebesar Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, sudah didistribusikan pun anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tetap saja pungutan uang sekolah yang dinamakan dengan uang komite.

"Setelah kita lakukan sidak ke salah satu sekolah, yakni SMAN 14 Pekanbaru, ada beberapa persoalan yang kita catat, salah satunya soal pungutan uang sekolah, walau sudah ada dana Bosda, tapi tetap ada pungutan uang komite," kata Aherson kepada Tribun, Selasa (12/9).

Politisi Demokrat ini juga mengatakan, di sekolah tersebut terdapat sebanyak 716 siswa, dan dari kelas satu hingga kelas III membayar uang sekolah tersebut membayar uang komite, dengan jumlah yang bervariasi, tergantung kelas 1, 2 atau kelas 3.

Dikatakannya, jika dihitung totalnya maka per siswa menurut Aherson masing-masing siswa membayar Rp 3,5 juta per tahun.

"Ini yang mau kita tanya, uang Rp 3,5 juta itu untuk apa," imbuhnya.

Saat Komisi V mempertanyakan kepada pihak sekolah tentang anggaran Rp 3,5 juta tersebut, menurut Aherson mereka belum bisa menjawab karena kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.

"Tapi yang pastinya menurut mereka sejauh ini uang honor guru dibayarkan dari uang komite tersebut. Sementara dana Bosda yang dicairkan, mereka peruntukkan untuk operasional sekolah, itu kan keliru pemikirannya seperti itu," ulasnya.

Seharusnya menurut Aherson anggaran Bosda tersebut digunakan untuk membayarkan honor guru, sehingga seharusnya tak perlu lagi ada pungutan terhadap siswa.

"Honor guru di sana hanya Rp 900 ribu per bulan, kan kasihan. Makanya ini mau kita pertanyakan. SMAN 14 ininhanya sample, ini juga terjadi di sekolah lain, makanya kita jadwalkan pemanggilan nantinya, termasuk pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau," tuturnya. (ale)