Aplikasi Data Terpadu Fakir Miskin di Dinsos Permudah Penanganan Kemiskinan
Aplikasi ini juga bisa diakses secara umum oleh masyarakat dan siapapun yang membutuhkan data penerima program pengentasan kemiskinan di Riau.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor:
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Dahrius Husein mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki aplikasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang dapat diakses secara online. Aplikasi ini untuk memudahkan pendataan dan penanganan kaum miskin di Riau.
"Jadi aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses basis data terpadu yang berisikan data keluarga penerima manfaat program penanganan fakir miskin di Provinsi Riau kepada seluruh stakeholder terkait yang melakukan upaya menurunkan angka kemiskinan di Riau,"ujar Dahrius Husein kepada Tribun Kamis (12/10).
Aplikasi ini juga bisa diakses secara umum oleh masyarakat dan siapapun yang membutuhkan data penerima program pengentasan kemiskinan di Riau. Adapun alamat websitenya http/bansos-hibah.riau.go.id/pendudukmiskin/home.
"Ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah Provinsi Riau untuk menerapkan sistem berbasis IT, jadi dengan cara seperti lebih mudah kedepannya,"ujar Dahrius.
Menurut Dahrius pada aplikasi ini tersusun basis data terpadu penanganan fakir miskin serta turunannya berupa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera (Rastra) dan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) secara BNBA (By Name by Address) untuk seluruh kabupaten/kota di Riau.
"Pengembangan aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk menghimpun bantuan yang diberikan dalam penanganan fakir miskin oleh stakeholder terkait seperti Dissos Riau dan kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Biro Administrasi Kesra, dan sebagainya,"ujar Dahrius.
Kemudian lanjut Dahrius, kedepan dengan adanya aplikasi tersebut akan memudahkan Kabupaten/Kota juga dalam melakukan validasi dan verifikasi data di lapangan.
"Karena kendala sebelumnya kan itu, Kabupaten Kota lambat dalam melakukan verifikasi dan validasi sehingga terjadi keterlambatan penyaluran raskin awal tahun lalu, "jelas Dahrius.
Sementara untuk penyaluran Kartu Penerima Manfaat sendiri menurut Dahrius Husein angka penerima manfaat bantuan dari Pemerintah sudah tuntas di Provinsi Riau. Sehingga tinggal penyaluran biaya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimana dalam setahun setiap Keluarga menerima empat kali penyaluran atau Pertriwulan.
"Untuk tahun ini sekali cairkan itu tiga tahap sekaligus yakni triwulan pertama kedua dan ketiga, sedang triwulan keempat akan diterima Oktober ini, "ujar Dahrius Husein.
Menurut Dahrius, setiap Keluarganya menerima setahun ya Rp1,w85 Juta, tahap satu dua dan tiga setiap pencairannya Rp500 ribu, sedangkan tahap terakhir hanya Rp350 ribu.
"Kita di Riau mengalami keterlambatan makanya disalurkan sekaligus tiga tahap itu, "ujar Dahrius.
Sedangkan pencairannya sendiri, para peserta keluarga harapan ini sudah terdata melalui Bank yang ditetapkan, ada melalui BRi, BNI dan Bank Mandiri, sehingga pencairannya oleh masing-masing Bank tersebut.
"Nantinya pencairan melalui Bank masing masing yang ditetapkan itu. Sekarang tinggal pebcairannya lagi, "ujar Dahrius.
Baca: Agar Orang Tahu Hasil Kerjanya, Ahli Bedah Platik ini Jadikan Sang Istri Sebagai Mahakarya
Data ini nantinya juga akan disinergikan dengan program pemerintah lainnya, baik itu Kartu Indonesia Pintar (KiP) Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) serta penyaluran beras miskin.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-tribun-baru_20161230_092519.jpg)