Baru 63 Persen Warga Riau Jadi Peserta, BPJS Sudah Tekor Rp 443 Miliar

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hingga September 2017, jumlah peserta Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Kesehatan di Riau sebanyak 3.681.922 orang.

Secara keseluruhan baru 63 persen warga Riau yang tercatat sebagai peserta BPJS.

Menurut Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Sumbagut Jambi, Andi Azhar, dari total kepesertaan tersebut baru 63 persen masyarakat Riau yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Rincian kepesertaan BPJS Kesehatan di Riau terdiri dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 1.107.873 orang. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 641.901 orang.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasar APBD sebanyak 474.477 orang, peserta PBI APBN sebanyak 1.408.218 orang dan peserta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 49.189 orang.

Baca: Hamili Ibu Teman, Remaja 15 Tahun Jadi Ayah, Kini Alami Trauma

Baca: 1 Bulan Lagi Menikah, Wanita Cantik Ini Ditiduri oleh Bos, Tunangan Geram dan Lakukan Ini

Baca: Setnov Ditetapkan Jadi Tersangka, Berdampak pada Pencalonan Andi Rachman di Pilgubri?

Dijelaskan Andi, yang menjadi persoalan saat ini adalah, tidak sebandingnya nilai premi yang diterima dengan jumlah santunan yang dibayarkan.

Alhasil hingga September 2017, BPJS Kesehatan Riau mengalami defisit sebesar Rp 443 miliar.

"Hingga periode Januari-September 2017, total santunan yang di bayarkan sebesar Rp 1,1 triliun sementara total premi yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 656 miliar. Jadi ada defisit sekitar Rp 443 miliar," jelas Andi kepada Tribun pekan lalu.

Ke depan, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghindari kecurangan dalam hal pembayaran santunan, BPJS Kesehatan bersama stake holder lainnya bekerjasama membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

Tim ini nantinya mengaudit dan mengawasi setiap proses penanganan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, untuk mewujudkan seluruh masyarakat Riau tertanggung oleh BPJS Kesehatan, saat ini telah dilakukan program Drop Box.

Dari program ini pendaftaran kepesertaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kotak surat yang disediakan di Kantor kecamatan.