Eksklusif
Kadis PMD Ini Akui Banyak Terima Informasi Soal Pungli Dana Desa, Namun . . .
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil tidak menampik kabar adanya setoran dari kepala desa kepada pihak kecamatan atau kabupaten
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak menampik kabar mengenai adanya setoran dari kepala desa (kades) kepada pihak kecamatan atau kabupaten sebagai uang pelicin administrasi agar dana desa mengucur.
Kadis PMD Inhil Yulizal menuturkan, dirinya tidak bisa memastikan hal tersebut secara pasti. Namun ia mengaku mendengar adanya isu – isu seputar itu.
“Mungkinlah, memang ada dengar bisikan – bisikan, tapi bukan dari kepala desa, tapi kita tak tahu juga, kita tak ada buktinya,” ujar Yulizal saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (4/1/2018).
Baca: Kiri Kanan Minta Setoran - Kades Ini Ngaku Pusing Kelola Dana Desa
Menurut Yulizal, seperti ada ketakutan tersendiri bagi kades untuk melaporkan hal – hal seperti itu kepada Dinas PMD Inhil, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat apa – apa untuk menindak, karena tidak adanya laporan dan bukti yang kuat.
“Itu masalahnya, kades itu nggak mau melapor, jadi kami susah kan. Kami bilang kalau ada sesuatu lapor cepat tak mau. Sebenarnya kan nggak boleh takut, kalau memang ada terbukti begitu begini, enak kan memberhentikannya dan melaporkannya ke bupati. Kalau kepala desa kan tahu, kami nggak tahu, coba dilaporkan kan bisa kami panggil. Mereka tak mau cerita, itu menyulitkan kami,” ujar Yulizal.
Baca: Video: Dana Desa Jadi Sasaran Korupsi - Kades Diminta Bayar Rp 2 Juta untuk Verifikasi Pencairan ADD
Meskipun saat ini belum menerima laporan, namun Yulizal mengaku pernah menemukan adanya pungutan pada kades dengan modus mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DMPD Inhil.
“Kalau ada kami panggil, pernah dulu mengatasnamakan saya, kan di panggil itu, dulu dah lama itu. Ini kan di belakang kami,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas PMD Inhil menghimbau kepada kades agar memperhatikan hal – hal tersebut dan segera melapor ke Dinas PMD Inhil bila adanya pungutan semacam itu. (TRIBUN PEKANBARU CETAK/ton/ndo/odi/gbw/dkp/myo/cr9/uha/ale)
Bagaimanakah pandangan FITRA terkait banyaknya pungutan pengelolaan dana desa ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru EDISI HARI INI.
