PAD PKB di Perbatasan Sulit Didapat

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Masyarakat di perbatasan dan pelosok Riau selalu memiliki banyak problem. Termasuk penggunaan kenderaan, banyak masyarakat yang tinggal di perbatasan dan pelosok tidak menggunakan kenderaan berplat BM.

Seperti yang terjadi di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir, rata-rata masyarakat yang berada dekat dengan Provinsi Sumatera Utara ini menggunakan kenderaan sepeda motor berplat BK dan hanya sedikit menggunakan BM.

Saat ditanya warga kenapa tidak menggunakan kenderaan berplat BM, jawaban mereka sederhana, karena akses mereka lebih mudah ke Sumatra Utara, begitu juga urusan surat menyurat kenderaan.

"Kalau pakai BM jauh nanti urus pajak dan sebagainya, ini motor juga dibeli dekat dengan kampung kami di Labuhan Batu,"ujar Azwir warga Panipahan kepada Tribun.

Bahkan jika dihitung jarak ke Ibukota Kabupaten Bagansiapiapi dan jarak ke Perbatasan dengan Sumatra Utara lebih dekat Sumut, sehingga warga disana memilih berurusan dengan Sumut.

"Kami belanja dan mencari kebutuhan ke Sumut, kalau je Bagansiapiapi masih jauh dan jalannya juga tak bagus, "ujar Azwir.

Bahkan warga disana juga banyak yang melanjutkan pendidikan ke Sumatra Utara khususnya kota Medan, karena akses ke Medan lebih mudah, hanya naik sepeda motor ke Rantau Prapat, kemudian bisa langsung naik kereta api ke Medan.

"Bayar pajak motor juga ke Sumut, tapi kebanyakan disini motor orang tak bayar pajak, "jelasnya.

Berbeda kasusnya di Bagan Batu yang juga perbatasan dengan Sumut, warga disana gunakan kenderaan berplat BK karena banyak urusan mereka ke Sumut. Sehingga memilih gunakan kenderaan bernopol Sumut.

"Kalau pakai plat BM itu dibawa ke Sumut selalu jadi target polisi, makanya pakai kenderaan berplat BK aja, "ujar Wendri warga Bagan Batu kepada Tribun.

Menanggapi persoalan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengakui itu disebabkan karena akses yang memudahkan warga berurusan ke Provinsi tetangga. Sehingga memilih berurusan dengan daerah lain.

"Pertama akses mereka lebih mudah ke Provinsi tetangga, makanya mereka membeli kenderaan juga ke Provinsi tetangga, kedua belum selesainya pembangunan infrastruktur kita ke daerah perbatasan, "ujar Sekda Ahmad Hijazi.

Makanya kedepan lanjut Sekda Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kabupaten/Kota harus bersinergi mencari solusi untuk itu. Karena menurut Sekda tidak hanya soal kenderaan saja. Namun banyak masalah lain yang mereka pilih berurusan dengan Provinsi tetangga.

"Infrastruktur harus dibangun biar warga mudah mengurus segala sesuatu ke wilayahnya sendiri,"ujar Sekda.