Panen Raya di Pulau Tinggi, Satu Hektar Mampu Hasilkan 6,8 ton per Hektare

Meskipun panen raya, Pemerintah Kabupaten Kampar harus menuruti rencana Pemerintah RI untuk mengimpor beras yang sedang hangat diperbincangkan.

Ini dikarenakan swasembada beras belum tercapai di Kampar.

Persoalannya, petani lokal diperhadapkan dengan persaingan harga dengan beras impor.

Sebab dikhawatirkan, harga jual beras lokal bisa lebih tinggi dari pada beras impor.

Bupati Kampar, Azis Zaenal tidak menampik akan hal itu.

Namun, kata dia, persoalan ini dihadapi oleh seluruh negeri penghasil beras.

"Semua negeri mengalaminya. Vietnam juga begitu," katanya di lokasi panen raya padi di Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar, Rabu (24/1/2018).

Azis mengatakan, Pemkab Kampar sedang berupaya mencari solusi lain untuk mengatasi persaingan harga ini.

Satu-satunya cara, kata dia, menekan biaya pra-panen yang dikeluarkan petani.

"Sekarang kan, antara belanja sebelum sampai panen dengan penghasilan, deltanya sangat tipis," ungkap Azis.

Oleh karena itu, produksi harus ditingkatkan dengan belanja pra-panen yang sedikit.

Sehingga penjualan padi petani lebih besar, di samping kebutuhan sehari-hari juga terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kampar, Hendry Dunan mengungkapkan, kebutuhan beras di Kampar mencapai 120.000 ton per tahun.

Sedangkan produksi beras masih sekitar 32.000 ton pada tahun 2016.

"Berarti kita (Kampar) belum swasembada. Kebutuhan belum terpenuhi," ujar Hendry.