Sekolah Belum Bisa Menggelar UNBK Diminta Jalin Kerjasama dengan Sekolah yang Sudah Bisa Mandiri
walau saat ini belum bisa mandiri, sekolah yang belum bisa melakukan UNBK diharapkan tahun depan akan bisa melaksanakan secara sendiri
Penulis: Alex | Editor:
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Sekolah yang belum bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara mandiri diimbau untuk menjalin kerja sama dan menumpang di sekolah yang sudah bisa menggelar UNBK tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, walau saat ini belum bisa mandiri, sekolah yang belum bisa melakukan UNBK diharapkan tahun depan akan bisa melaksanakan secara sendiri, dengan penganggaran yang cukup.
"Walau sekarang menumpang, tahun depan kita akan anggarkan mereka, sehingga bisa melaksanakan secara mandiri. Kalau untuk tahun ini, yang belum bisa melaksanakan mendiri, kita imbau untuk kerjasama dulu dengan sekolah lain," kata Ade Agus kepada Tribun, Senin (19/2).
Tahun ini, diperkirakan 50 persen sekolah tingkat SMA di Riau, sudah bisa menggelar UNBK tersebut, sehingga UNBK tahun ini tetap dilakukan seperti tahun sebelumnya.
"Kita sudah anggarkan sekitar 40 miliar untuk pelaksanaan UNBK ini, dan kurang lebih 50 persen sekolah sudah bisa menggelar UNBK ini," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson meminta Dinas Pendidikan provinsi mematangkan persiapan UNBK dengan memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 40 miliar untuk UNBK tingkat SMA/SMK.
"Anggarannya Rp 40 miliar sebenarnya masih kecil untuk total seluruh SMA/SMK. Minimal harus ada perwakilan sekolah yang diutamakan disetiap daerah," kata Aherson.
Dia juga meminta Disdik Provinsi Riau untuk segera merealisakan pengadaan fasilitas komputer menjelang pelaksanaan UNBK tersebut.
"Menjelang ujian nasional kita harapkan dimaksimal terus. Kan sudah bisa dijalankan di APBD 2018, kan sudah kelar MoUnya. Mestinya Januari-Februari sudah jalan. Apalagi pengadaan alat-alatnya sifatnya pembelian lansung jadi dinas tidak repot," ujarnya.
Ditambahkannya, dalam program UNBK idealnya diterapkan diseluruh SMA/SMK se Riau. Untuk itu, Pihak DPRD Riau bersama Pemprov akan terus menganggarkan dalam mata anggaran tiga tahun kedepan.
Tiga tahun kedepan clear semua sekolah terapkan UNBK. Ini pesan Menteri dan memang dibutuhkan. Satu sekolah anggarannya kalua saya tidak salah itu Rp 500 juta," sebut Aherson.
Pelaksanaan UNBK sendiri sangat diperlukan disamping mengedepan transparansi, meredam kecurangan-kecurangan yang dikhawatirkan terjadi, juga mempermudah proses penilaian dengan sistem komputerisasi.
Sementara, pengadaan komputer di seluruh sekolah masih terbatas anggaran. Untuk itu, Aherson meminta Dinas setempat memprioritaskan perwakilan sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota untuk dilaksanakan UNBK. (ale)
