Pemerintah Berencana Operasikan BP Tapera, Begini Tanggapan Apindo Riau

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau turut berkomentar dengan rencana pemerintah yang bakal mulai mengoperasikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Suatu badan khusus milik pemerintah yang mewajibkan para pegawai memiliki tabungan untuk pemilikan rumah.

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan ketua Umun Apindo, Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno turut menyatakan hal yang sama.

Ia menyebut, sejak disahkannya BP Tapera secara undang-undang pada tahun 2016 yang lalu, Apindo baik itu pengurus Pusat maupun daerah, sangat menolak eksistensi Badan Khusus ini.

Baca: Demo BEM Se Indonesia, Orasi di Hadapan Ratusan Mahasiswa Zaadit Taqwa Semangati Massa Aksi

Baca: Lakukan Hal Tak Pantas di Kereta, Pasangan Ini Buat Netizen Geram

Cukup banyak tanggungan bulanan yang jadi beban pegawai, layaknya BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memiliki tujuan yang sama dengan Tapera.

Sehingga dikatakan Tapera sebenarnya tidak diperlukan.

"Sejak awal memang kita sudah tidak setuju," kata Wijatmoko kepada Tribun, Kamis (22/8/2018).

Apindo menilai, Tapera justru akan memberatkan pihak swasta, meski pada awal prakteknya diberlakukan hanya untuk PNS, TNI dan Polri serta pegawai BUMN saja, namun diakhirnya swasta juga wajib untuk mengikuti.

"Dengan Tapera sebenarnya pemerintah kembali membebani dunia usaha. Sebab akan ada cost (penambahan gaji, red) tambahan lagi yang dibebankan dalam penggajian karyawan," terang Wijatmoko.

Pada program Tapera, pemerintah nantinya berencana akan memungut iuran 3 persen dari gaji bulanan pegawai.

Dibagi sebanyak 2,5 persen dari penghasilan orang yang bekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja.

BP Tapera rencananya bakal beroperasi pada Maret 2018 nanti. (*)