Dugaan Pungli Retribusi Sampah di Panam, Begini Cara Plt Walikota Pekanbaru Menyikapinya
Meski sejauh ini dirinya belum mendapatkan laporan resmi dari Ayat meminta kepada Kepala Dinas LHK untuk menindaklanjuti informasi tersebut
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Afrizal
lihat foto
"Tandatangan itukan bisa saja discan sekarang. Jangan kan scan tandatangan kepala dinas, scan tandatangan gubenur pun bisa dibikin orang sekarang,"kata Zulfikri.
Meski diduga ada pemalsuan tandatangan, namun Zulfikri enggan melaporkan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan dugaan tandatangan palsu yang dilakukan oleh oknum juru pungut retribusi sampah.
Dirinya beralasan tidak ingin memperpanjang persoalan ini.
"Biarkan aja, nanti habis sendiri itu, kalau dipanjang-panjang kan capek kita mengurusnya seperti itu," katanya.
Sementara saat disinggung apakah kasus ini ada keterlibatan orang dalam Dinas LHK, Zulfikri mengaku tidak ada.
Namun jika ada dan terbukti terlibat dalam kasus ini dirinya akan menjatuhkan sanksi tegas.
"Tidak ada, kalau ada dan ketahuan, langsung kita dipecat," pungkasnya.
Sebelumnya, pungutan retribusi sampah di Kota Pekanbaru kembali membuat heboh warga Pekanbaru, Jumat (23/3).
Sejumlah pemilik ruko dan kedai di Jalan Soebrantas, Kecamatan Tampan mempertanyakan legalitas juru pungut retribusi sampah di wilayah tersebut.
Pasalnya petugas yang menjadi juru pungut retribusi tersebut bukan dari dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Melainkan dari organiasi mahasiswa.
Baca: Astaga, Guru Ini Malah Mengandung Bayi dari Murid Laki-laki yang Diangkatnya Jadi Anak
Baca: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun dan 5 Tahun Hak Politiknya Dicabut, Begini Alasan Jaksa KPK
Oknum ini sontak membuat para pemilik toko dan ruko menjadi bertanya-tanya.
Apakah petugas ini resmi dari DLHK atau bukan.
