Survei Kompas: Ternyata, 2 Aspek Ini yang Mengganjal Jokowi, 'Harga sembako dan Lapangan kerja'

TRIBUNPEKANBARU.COM - Survei Kompas menunjukkan ada dua aspek yang membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dua aspek itu adalah mengenai harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dalam permasalahan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, hanya 42,1 persen yang menyatakan rasa puas mereka.

Bahkan, dalam persoalan lapangan kerja, hanya 39,8 persen yang memberikan apresiasi positif. "

Problem harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi yang terbesar," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018).

Selain itu, persoalan kemiskinan juga masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini. Separuh bagian responden menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Baca: Panggung Result & Reunion Show Indonesian Idol 2018, Maria,Abdul Akan Kolaborasi dengan Penyanyi Ini

Baca: Farhat Abbas Beri Sindiran Kopi Hitam untuk Sosok Ini, Netter Balas dengan Julukan Kopi Sachet!

Baca: Nahas,Karena Sering Berpakaian Ketat, Suami Cekik Leher Istrinya Sampai Tewas

Baca: Rahandini Istri Daus Mini Bongkar Rahasia Pernikahan di Publik, Penampilannya Ini Jadi Sorotan

Kendati demikian, dari seluruh aspek, mayoritas responden atau 72,2 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik," kata Bestian.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas.

Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan sehingga mampu menjaminkan rasa aman dan mengatasi ancaman konflik.

Baca: Ditanya Kedekatannya dengan Anak Bupati Musi Rawas, Begini Tanggapan Fatin Shidqia

Baca: Hasil Liga Italia Juventus vs Napoli, Napoli Perbesar Peluang Juara Usai Tekuk Juventus

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial.

Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi. 

"Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas," kata Sebastian seperti dikutip tribunpekanbaru.com dari kompas.

Dalam persoalan penegakan hukum, sebagian terbesar publik juga menyatakan kepuasan mereka.

Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum

Baca: Hasil MotoGP, Hukuman Tak Halangi Marc Marquez Taklukkan MotoGP Americas 2018

Baca: Pacar yang Dulu Dicintai Kini Jadi Suami Adik Sendiri, Curahan Hati Wanita Ini Viral

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Survei tatap  ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan"