Pelalawan

Terkait Penolakan HGU PT TSUM di Kuala Kampar, Ini Agenda Gemmpar Selanjutnya

Penolakan terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) di Kecamatan Kuala Kampar terus berlanjut.

Terkait Penolakan HGU PT TSUM di Kuala Kampar, Ini Agenda Gemmpar Selanjutnya
Ist
Massa Gemmpar saat unjuk rasa dan audiensi di Kantor Wilayah BPN Riau, Selasa (15/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Penolakan terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) di Kecamatan Kuala Kampar terus berlanjut. Pascademonstrasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau tiga pekan lalu.

Gerakan Mahasiswa Masyarakat Kuala Kampar Peduli Pulau Mendol (Gemmpar) kembali melanjutkan perjuangannya dengan mengangendakan audiensi ke Bupati Pelalawan, HM Harris. Agenda serupa juga diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.

"Seharusnya minggu ini rencana awal. Tapi karena pak bupati banyak kegiatan dan hari libur, kita undur ke pekan depan," terang Koordinator Gemmpar, Andi Munawar, kepada tribunpelalawan.com, Jumat (1/6/2018).

Setelah audiensi dengan orang nomor satu di Pelalawan itu, Gempar akan rapat dengar pendapat dengan DPRD Pelalawan.

Baca: Waspada DBD! Dalam Satu Bulan Saja Sudah 27 Warga Pekanbaru Terserang

Adapun tuntan mereka masih sama yakni menolak lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) di Kecamatan Kuala Kampar.

Gemmpar akan menyampaikan semua keluhan dan keresahan masyarakat Pulau Mendol, sebutan lain Kuala Kampar, terkait terbitnya izin HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di kampung halamannya.

Mereka akan meminta izin HGU yang diterbitkan BPN Riau itu segera ditinjau ulang dan dicabut.

Banyak pertimbangan dan alasan warga yang mendasari tuntutan tersebut.

Mulai dari ancaman kekeringan, terhambatnya komoditas tanaman padi, hingga kehidupan masyarakat yang akan berubah drastis karena lahannya dicaplok.

"Audiensi kita lakukan sekaligus menunggu jawaban dari BPN Kanwil Riau atas kesepakatan saat unjuk rasa sebelumnya," kata Andi.

Baca: Buaya Nyangkut di Jaring, Kakek Nelayan di Pelalawan ini Malah Bawa Pulang

Seperti diketahui sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) yang diterbirkan BPN Riau di Kuala Kampar menjadi polemik di masyarakat setempat.

Areal HGU PT TSUM seluas 6.055 hektar yang terbentang di daratan Pulau Penyalai, nama lain Kuala Kampar, ditolak semua lapisan warga.

Hingga mereka menggelar unjuk rasa di kantor BPN Riau pekan lalu. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved