Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

Ketua DPR Bambang Soesatyo Diperiksa KPK Terkait Kasus E-KTP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Bambang akan diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka.

Editor: Sesri
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/6/2018).

Bambang diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Bambang akan diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka.

Keduanya, yakni keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung.

"Hari ini dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bambang Soesatyo. Saksi telah hadir di KPK pagi ini," kata Febri.

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya, Bambang menyampaikan surat ketidakhadirannya ke KPK.

Bambang tak bisa hadir dengan alasan memenuhi agenda lain, seperti membuka bazar di DPR, menjadi narasumber, dan menghadiri acara buka puasa bersama.

Baca: VIDEO: Diperiksa KPK, Bupati Amril Mukminin Tenang dan Irit Bicara pada Awak Media

Baca: Bupati Bengkalis Amril Mukminin Berjalan Usai Diperiksa Penyidik KPK

Baca: KPK Periksa Bupati Bengkalis Terkait Dugaan Aliran Sejumlah Uang Dalam Berbagai Proyek

Dalam kasus ini, Made Oka diduga memiliki perusahaan PT Delta Energy, yakni perusahaan di bidang investasi yang berlokasi di Singapura.

Perusahaan tersebut diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Menurut KPK, Made Oka diduga menjadi perantara jatah proyek e-KTP sebesar 5 persen bagi Setya Novanto melalui kedua perusahaan miliknya.

Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Setya Novanto.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Sementara itu, Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP.

Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved