Video : Pemprov Riau Gelar FGD Bahas Sektor Laut

Laporan reporter tribunpekanbaru.com, Nasyuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU –  Pemerintah Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memaksimalkan pengelolaan sektor Kelautan guna menyepakati dan menyetujui dokumen antara peta lokasi ruang dan Ranperda Perencanaan Zonasi Pulau-pulau kecil bersama tujuh Kabupaten/Kota pesisir di Riau, Rabu (5/9/2018) di Kantor Gubernur Riau.

FGD ini juga dihadiri Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto, Tenaga Ahli KLHS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Suwandi, serta masing-masing Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) dari Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Kota Dumai. 

Upaya ini juga berkaitan dengan rencana zonasi ruang laut 0-12 mil laut sebagaimana  yang diamanatkan oleh undang-undangan nomor 27 tahun 2007, undang-undang nomor 38 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)  KPK tentang  Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. 

 Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang membuka FGD tersebut mengatakan, sebelum melanjutkan pembahasan zonasi ruang laut di tingkat Pusat, internal pemerintah di Riau harus terlebih dahulu mencapai kata sepakat agar tidak asal lagi kebingungan dan keragu-raguan. 

Baca: LAM Riau Tunjuk 4 Pengacara Laporkan Kasus Dugaan Penghinaan Terhadap Ustaz Abdul Somad

"Karena ini bukan hanya dimiliki sektor kelautan, tapi menyangkut sektor-sektor lain seperti pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya mineral  termasuk pertambangan serta pertahanan dan keamanan, sebelum kita melangkah jadi kita perlu menyepakati dulu, supaya di Pusat tidak bingung nanti, "ujar Andi Rachman sapaan akrabnya Gubernur Rabu (5/9/2018). 

Apa lagi, Gubernur menyebutkan Riau sudah pengalaman membahas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), maka pihaknya ingin membuat rencana zonasi kelautan untuk Riau selengkap mungkin. 

Menurut Andi Rachman rencana ini sebagai upaya dalam keberlanjutan pembangunan kedepannya. Maka lanjut Andi siapapun yang memimpin Riau kedepan akan terasa lebih aman dan nyaman.

"Bukan hanya di internal, kita juga punya kaitan dengan regional, kita termasuk daerah yang dilewati oleh infrastruktur Asean, yang di dalamnya ada masalah pipanisasi, kabel bawah laut dan pertambangan, karena posisi kita itu berada di daerah yang terletak di selat Malaka yang sempit dan padat, kita juga menghadapi abrasi pantai, "jelasnya.(*)

Baca: Kepala SMKN Kota Solok Kena OTT Pungli, Pungut Rp 900 Juta Lebih dari 890 Siswa

Baca: Video : Pot Warna Warni Hiasi Trotoar Taman Bukit Gelanggang