Tak Ada Prioritas untuk Guru Honor. 171 Formasi CPNS Guru Pemprov Riau yang Disetujui Menpan-RB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tak Ada Prioritas untuk Guru Honor. Hanya 171 Formasi CPNS Guru Pemprov Riau yang Disetujui Menpan-RB.

Formasi CPNS guru yang diusulkan Pemprov Riau ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) hanya sebanyak 180 formasi. Namun yang disepakati hanya 171 formasi.

"Dari seluruh formasi di Pemprov Riau 357 formasi, 171 di antaranya adalah guru, sebelumnya diajukan 180," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Digaji Rp 400 Ribu Hingga Rp 600 Ribu Sebulan. Guru Honorer di Riau Masih Dibayar dengan Dana BOS

Baca: Gaji Cuma Rp 200 Ribu, Guru Honorer Minta Diprioritaskan di Penerimaan CPNS 2018

Baca: Live Streaming Persita vs PSPS di Liga 2 2018 Live di Tv One, Ini Data Laga Tandang PSPS

Untuk formasi 171 ini tidak ada prioritas melainkan bersifat umum.

Siapapun bisa ikut tes dan bagi guru honor juga hanya diberikan kesempatan untuk yang usianya masih di bawah 35 tahun sebagai syarat ikut seleksi CPNS.

"Bagi yang di atas 35 tahun tentu tidak bisa ikut dan itu sudah menjadi ketentuan dari pusat. Meskipun banyak yang protes juga dengan kebijakan ini, "ujar Ikhwan.

Ikhwan juga menambahkan, untuk penempatan 171 guru ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan, karena rata-rata formasi ini merupakan guru mata pelajaran tertentu yang masih sedikit di Riau.

"Kalau guru yang di Provinsi ini khusus guru mata pelajaran untuk di SMA dan SMK, kalau yang untuk SD dan SMP itu di Kabupaten/Kota," ujar Ikhwan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra, mengatakan, pihaknya tengah menyusun pemetaan, guru yang menumpuk akan dipindahkan ke daerah yang masih kurang terutama di daerah pelosok.

Saat ini sebagian wilayah di Riau Masih ada sekolah yang berstatus PNS hanya kepala sekolahnya saja, sedangkan yang lain adalah guru honor dan guru komite.

"Kalau menumpukkan yang rugi juga gurunya, jam mengajar pelajaran tidak tercapai akibatnya tidak mendapat uang sertifikasi makanya kami akan tata," jelasnya.

Ahyu sendiri berpendapat tidak perlu untuk perekrutan CPNS dan cukup memberikan pelatihan kepada guru yang sudah ada saat ini.

Pemerintah daerah cukup anggarkan biaya untuk pelatihan guru tersebut.

"Itu pendapat saya cukup menata yang sudah ada dan tentunya memanfaatkan SDM yang ada saat ini," jelas Ahyu.

Sementara terkait guru honorer sendiri menurut Ahyu Suhendra yang ditangani Pemprov Riau ada guru honorer daerah saat ini jumlahnya 2.568 orang, yang digaji melalui APBD sebulannya menerima Rp2,1 juta.

Kemudian ada juga guru bantu dikaji juga melalui APBD, di antaranya guru bantu pendidikan dasar yang jumlahnya di Riau mencapai 3.935 orang.

Guru bantu pendidikan menengah 1.040 orang dan Guru SLB sebanyak 37 orang, maka total semua sebanyak 5.012 guru bantu.

Setiap bulannya masing-masing menerima gaji Rp2 juta.

Kemudian ada juga yang berstatus guru komite yang terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Riau jumlahnya mencapai 5.132 orang.

Untuk penggajiannya diambil dari uang komite nasional dan uang komite daerah yang berasal dari APBD.

Saat ditanya soal nasib guru di daerah pelosok yang tidak manusiawi honornya, menurut Ahyu persoalan inilah yang menjadi persoalan utama kesejahteraan guru di Indonesia.

Di antara beberapa solusi dilakukan pemerintah pusat adalah menggelar program untuk prioritas daerah terluar, terdepan dan tertinggal.

"Ada pembangunan rumah bagi guru dan ada juga penempatan guru 3T dari kementerian," ujar Ahyu.

Sedangkan nasib para guru honorer diakui Ahyu belum menjadi prioritas dalam perekrutan CPNS tahun ini.

Sebab guru honorer masih harus bersaing dengan pendaftar umum dan harus menjalani seleksi.

"Kami di daerah tidak punya kebijakan. Tentunya itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat," ujarnya. (TRIBUN PEKANBARU CETAK/ndo/gbw/sir/smg/uha/dri/dni)

Bagaimanakah tingkat kebutuhan guru di Riau? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru EDISI HARI INI.