Berita Riau

Fitra Sebut Pemprov Riau Abaikan Komitmen Pencegahan Korupsi

Fitra melihat komitmen pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Riau patut diberikan apresiasi.

Fitra Sebut Pemprov Riau Abaikan Komitmen Pencegahan Korupsi
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat komitmen pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Riau patut diberikan apresiasi.

Melalui rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi PK) pemerintah provinsi Riau berkomitmen untuk melakukan perbaikan diberbagai bidang.

Termasuk pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (BPJ) khususnya pengadaan/pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran APBD sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau No. 390/V/2018 yang diterbitkan pada bulan Mei 2018 lalu.

Baca: PSPS vs Persibat Batang, Catatan Lima Laga Terakhir: Trend PSPS Meningkat, Persibat Menurun

Komitmen baik dalam pencegahan korupsi di Provinsi Riau tersebut belum terimplementasi dengan baik, salah satunya adalah komitmen dalam perbaikan pengadaan barang jasa infrastruktur.

Sebagaimana termuat dalam Renaksi PK 2018-2019, Pemerintah provinsi Riau harus mempublikasikan dokumen Kontrak/dokumen surat perintah kerja (SPK) serta dokumen pendukunganya secara proaktif kepada masyarakat.

Berdasarkan catatan Fitra Riau, hingga saat ini untuk APBD tahun 2018 terdapat 225 paket proyek pemerintah provinsi Riau yang telah dilelang melalui LPSE.

Dari 225 proyek tersebut 206 paket proyek telah selesai dilelang, 19 paket proyek belum selesai sebagian masih dalam proses tanda tangan kontrak.

Baca: Anggota Polres Pelalawan Ini Tewas Ditabrak Truck CPO Setelah Menjemput Anaknya

Paket proyek tersebut meliputi beberapa SKPD di provinsi Riau yang paling
banyak Dinas PU, Kesehatan, pendidikan dengan nilai mulai ratusan juta sampai ratusan milyar.

Merujuk pada komitmen Renaksi PK 2018-2019, Pemerintah provinsi Riau berkomitmen untuk mempublikasikan informasi dokumen Kontrak/surat perintah kerja secara proaktif melalui saluran informasi yang mudah diakses masyarakat. Untuk awal dipriortaskan untuk Dinas PU-PR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Perhubungan.

Halaman
12
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved