Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, DPRD Pekanbaru : Disdik Jangan Hanya Andalkan APBD

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi III DPRD Pekanbaru sejak dini mengingatkan mitra kerjanya di lingkungan Pemko Pekanbaru, agar tidak mengandalkan anggaran dari APBD kota untuk pembangunan infrastruktur.

Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, dipastikan rencana pembangunan tersebut bisa gagal.

Dengan demikian, OPD diminta rajin jemput bola ke pemerintah pusat, agar bantuan untuk Pemko Pekanbaru mengalir.

Seperti halnya rencana Disdik Pekanbaru, yang akan membangun sejumlah ruang kelas baru (RKB) di beberapa sekolah.

"Kalau ada peluang menggunakan APBN, kenapa tidak. Dinas justru jangan mengandalkan APBD. Tapi kejar bantuan pusat itu, sehingga meringankan beban anggaran daerah," saran Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, Kamis (20/9/2018) menjawab Tribunpekanbaru.com.

Baca: VIDEO: Terlibat Cekcok, Dua Pengunjung Tewas Ditikam di Cafe Jalan Arifin Achmad Pekanbaru

Baca: Kesaksian Ema Wanita yang Selamat dari Peristiwa Penusukan Pengunjung Kafe di Jalan Arifin Ahmad 

Sekadar gambaran, nilai APBD Pekanbaru tahun 2019 mendatang, dipastikan berkurang, dari APBD tahun 2018 ini.

Dari pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD belum lama ini, estimasi APBD 2019 hanya sekitar Rp 2,2 triliun.

Angka ini jelas turun dari APBD 2018 Rp 2,4 triliun.

Dari kondisi ini, Disdik mau tidak mau harus mencari alternatif, memenuhi kuota anggaran, sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Termasuk alokasi anggaran yang sudah diusulkan pada APBD 2019 sebesar Rp 10 miliar, untuk pembangunan RKB.

Lebih dari itu, Disdik tidak harus menyerah dengan kondisi anggaran yang defisit, dampak rasionalisasi.

Tapi harus rajin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Pemerintah Provinsi Riau, mengenai apa saja bantuan yang bisa dikucurkan, sesuai aturan yang berlaku.

"Sekarang kan banyak sekolah yang wajib direnovasi. Termasuk meubellernya. Anggaran renovasi ini harus dipastikan bisa dapat dari provinsi atau pusat. Ini perlu sentuhan anggaran lain, agar siswa dan guru nyaman," papar Aidil.

Aidil juga berharap, agar Disdik juga bisa melibatkan pihak swasta, dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Jika memang memerlukan payung hukum, maka DPRD siap membantunya.

Baca: Orang Albino di Afrika Jadi Buruan, Harga Potongan Tubuh Rp 29 Juta, Tubuh Utuh Rp 1,1 Miliar

Baca: Bukan Saja Emak-emak, Anggota Dewan Ini Juga Pernah Diketusin Pegawai Disdukcapil Pelalawan

Yang lebih penting lagi, janji Disdik untuk mengangkat guru honor komite, menjadi guru Pemko Pekanbaru sebanyak 300 orang, harus direalisasikan.

Seperti diketahui, Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk RKB.

Alokasi itu sudah dimasukkan ke dalam rencana anggaran belanja (RAB) di APBD tahun 2019.

Infrastruktur yang dimaksud merupakan RKB untuk sekokah-sekolah baru, seperti di SMP Negeri 42, SMP Negeri 43 dan SMP Negeri 44.

Selain itu, juga ada SD Negeri 195. Selain infrastruktur, Disdik juga berencana mengangkat guru, dari honor komite menjadi honor pemerintah kota sebanyak 300 guru.

"Kita kekurangan guru PNS, jadi kalau ini nanti tertampung, kekurangan guru tidak masalah lagi," sebutnya. (*)