Pekerjaan Dikebut, 13 Jalan Tol Ini Bakal Beroperasi Jelang Akhir 2018, Tol Pekanbaru-Dumai Kapan?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah menargetkan 13 ruas tol dapat beroperasi hingga akhir tahun 2018. Saat ini, seluruh pekerjaan konstruksi masih dikebut di beberapa ruas.

Dilansir tribunpekanbaru.com dari kompas.com, berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, empat ruas ditargetkan beroperasi pada bulan Oktober 2018 ini.

Keempatnya yaitu Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3 dan 4 sepanjang 37,3 kilometer dan Tol Pemalang-Batang segmen Sewaka-SS Pemalang sepanjang 5,4 kilometer.

Kemudian, Tol Solo-Ngawi segmen SS Sragen-Ngawi sepanjang 50,9 km dan ruas Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,4 kilometer.

Selanjutnya pada November 2018, ada dua ruas tol baru yang siap dioperasikan, yaitu Tol Pemalang-Batang Seksi I dan II (SS Pemalang-Batang) sepanjang 33,8 kilometer dan ruas Tol Semarang-Solo Seksi 4 dan 5 Salatiga-Kartasura sepanjang 32,5 kilometer.

Tujuh ruas sisanya ditargetkan beroperasi pada Desember 2018, yaitu Tol Batang-Semarang Seksi 1-5 sepanjang 75 kilometer, Tol Ngawi-Kertosono segmen Ngawi-Kertosono yang dibiayai APBN sepanjang 39,1 kilometer, dan Tol Kertosono-Mojokerto Seksi 4 sepanjang 0,9 kilometer.

Kemudian, relokasi ruas Tol Porong-Gempol mulai dari Porong hingga Kejapanan sepanjang 6,3 kilometer, dan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 3 Pasuruan-Grati sepanjang 12,2 kilometer.

Selanjutnya, Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 1-3 Grati-Probolinggo Timur dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1-4 sepanjang 126,9 kilometer.

Bila diakumulasikan, panjang tol yang ditargetkan beropersasi mencapai 468,1 kilometer.

Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, panjang ruas tol telah bertambah 332 kilometer. Adapun untuk Januari-September 2018 sendrii, penambahan jalan tol beroperasi sepanjang 136,1 kilometer.

Plt Gubernur Riau Marah dan Sebut Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Paling Lama di Dunia 

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tidak bisa menahan amarahnya saat rapat progres pembangunan tol Pekanbaru - Dumai bersama pihak terkait di Kantor Gubernur Riau Rabu (26/9/2018).

Penyebabnya karena tidak ada progres dari rapat sebelumnya tiga bulan lalu.

Hadir dalam rapat ini Pimpro Tol Pekanbaru - Dumai dari Hutama Karya Bambang Hendarto, Kejati Riau Uung Abdul Syakur, dari BPN dan juga Bupati Rokan Hilir Suyatno serta seluruh instansi terkait.

Kemarahan Plt Gubernur ini setelah penjelasan dari pihak Hutama Karya yang menyebutkan masih bermasalah pada Izin pinjam pakai lahan kawasan hutan dan progresnya belum ada sejak rapat lalu.

"Tidak ada sebuah progres pun dari rapat dulu ini terus yang berputar tidak pernah selesai. Kalau kayak gini bagus kita tutup saja rapat ini, "ujar Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim emosi saat pimpin rapat.

Plt Gubri menyebut pembangunan tol Pekanbaru - Dumai ini merupakan tanggung jawab dan merupakan utang kepada rakyat.

Namun tidak ada progres pembangunan membuatnya kecewa.

"Kita iri dengan daerah lain, kan Hutama Karya membangun tol di daerah lain juga kan masalahnya tidak ada seperti di Riau. Kok kayak gini untuk Riau, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Wan Thamrin Hasyim juga menyayangkan bawahannya di OPD Pemprov yang tidak ada progres kerjanya setelah rapat yang dilakukan sebelumnya.

"Tidak ada progres tidak ada kemajuan. Kasihan Gubernur kita selama ini kalau kayak gini stafnya. Saya kira mereka lapor ternyata tidak ada, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Bahkan karena kecewanya Plt Gubernur menyebut Tol Pekanbaru-Dumai merupakan tol paling lama pembangunan di dunia karena di Pulau Jawa progresnya berjalan cepat.

" Ini kayaknya pembangunan tol paling lama di dunia ini, "ujar Wan Thamrin Hasyim.

Melihat Plt Gubernur Riau yang sempat marah - marah tersebut hadirin pada rapat itu sempat terdiam memperhatikan Plt Gubernur tersebut.

" Pak Andi sudah berhenti jadi Gubernur tol juga belum selesai, saya juga bentar lagi akan berhenti, kita kasihan rakyat sampai sekarang tidak bisa mencicipi jalan tol, "ujarnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung Abdul Syakur menyampaikan kekecewaannya kepada pihak penanggung jawab jalan nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera).

Karena selama ini tidak mau koordinasi menyangkut pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai di lapangan.

Padahal menurut Uung Abdul Syakur pihaknya sendiri sudah menandatangani MoU sebelumnya namun sampai saat ini pihak Kementerian Pupera hanya jalan sendiri tanpa kordinasi.

"Saya jujur decewa dengan PUPR tidak mau koordinasi padahal sudah ada MoU, kenapa harus jalan sendiri. Berbarengan jalan. Kami dari Kejaksaan bisa minta pendampingan Kabinda dan PN dan proses di lapangan akan bisa lebih cepat, "ujar Uung Abdul Syakur menyampaikan pada saat rapat Tol Pekanbaru - Dumai di kantor Gubernur Riau Rabu.

Karena pihak Kejati sendiri menurut Uung memiliki Asdatun yang secara gratis bisa mendampingi pihak Kementerian melakukan pekerjaan di lapangan.

"Saya punya Asdatun bisa dipakai secara gratis dari pada pakai yang lain, karena kita di Kejati juga sudah menyelesaikan PLN juga di Riau untuk pembebasan lahan, "ujar Uung Abdul Syakur.

Menurut Uung Abdul Syakur persoalan yang dihadapi dalam pembebasan lahan tol Pekanbaru hanya tinggal kemauan saja, karena sudah ada rambu yang harus dijalani.

Sebagaimana persoalan yang dihadapi dalam pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai ini mulai dari pembebasan lahan konsesi yang rencananya pinjam pakai dari Kementerian LHK.

Kemudian masalah Barang Milik Negara Chevron yang mana lahan Chevron dimiliki masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah.

"Saya juga sudah sering ditanya Jaksa Agung soal tol Pekanbaru-Dumai namun saya juga belum bisa jawab, jadi saya rasa tinggal kemauan kita sendiri, "ujarnya.

Pihak Kementerian PUPera yang hadir dalam rapat tersebut juga meminta petunjuk dari pihak Pemprov Riau dalam hal ini Plt Gubernur dan pihak Forkopimda untuk percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan tersebut.

PPK Pengadaan tanah Tol Kandis - Dumai Perwakilan Kementerian PUPera Eva Monalisa Tambunan mengakui ada keterlambatan progres pembangunan yang bermuara persoalannya pada pembebasan lahan.

"Memang kalau targetnya pembebasan lahan pada Agustus sudah selesai cuma kan sampai sekarang masih ada kendala di lapangan, kami akui itu, "ujar Monalisa kepada Tribunpekanbaru.com.

Namun pihaknya sudah punya progres kerja di lapangan bersama BPN terutama dan disepakati untuk pembebasan lahan tuntas Desember 2018.

"Untuk pembangunan fisik selesai Desember 2019 mendatang oleh pihak Hutama Karya," ujar Monalisa.

Menurut Monalisa tidak ada masalah dan tinggal administrasi antara lembaga saja yang harus dipercepat untuk mengejar target tersebut. Karena semua sudah punya itikad baik untuk mendukung penuntasan pembebasan lahan ini.

"Bagi yang tidak bisa tuntas di lapangan kan diselesaikan di Pengadilan termasuk tumpang tindih sertifikat di lahan Barang milik negara Chevron, "ujar Monalisa.

Pimpro tol Pekanbaru-Dumai seksi I dan II Hutama Karya Bambang Hendarto dalam kesempatan itu juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan pembangunan fisik di lapangan seiring dilakukan pembebasan lahan.

"Progres tetap dilakukan di seluruh seksi, memang kendala yang dihadapi adanya persoalan pelepasan kawasan hutan dan kawasan konsesi Chevron dan kawasan konsesi Chevron yang ditempati warga namun punya sertifikat, "ujarnya.

Maka inilah lanjut Bambang Hendarto yang akan diselesaikan secepatnya agar target pembebasan lahan tuntas tahun ini dan untuk fisik bisa dikejar lebih cepat lagi.

" Saya rasa semuanya berproses dan kita juga butuh dukungan di lapangan, "ujarnya. (*)

Akhirnya Dapat Suntikan Dana

Ada kabar bagus untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 Km ini mendapat suntikan dana segar setelah PT Hutama Karya (persero) Tbk menandatangani kesepakatan dengan PT Bank Mega Tbk.

Dalam kesepakatan itu, Bank Mega akan memberi pinjaman untuk jalan tol Pekanbaru-Dumai berupa berupa investment loan US$ 523 juta dan CDS loan US$ 392 juta.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai ini sempat menjadi sorotan banyak orang termasuk Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim.

Plt Gubernur Riau marah dan menyebut pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai terlama di dunia.

Pernyataan ini dilontarkan Plt Gubernur Riau saat rapat progres pembangunan tol Pekanbaru - Dumai bersama pihak terkait di Kantor Gubernur Riau Rabu (26/9/2018).

Memimpin langsung rapat, Plt Gubernur Riau justru tidak menemukan progres pembangunan dibandingkan rapat terakhir yang digelar tiga bulan sebelumnya.

Tribunpekanbaru.com lansir dari Kontan.co.id Kamis (11/10/2018), jalan tol Pekanbaru-Dumai ditarget beroperasi penuh tahun 2020 mendatang.

Selain itu, PT Hutama Karya Tbk juga menandatangani kesepakatan dengan insitusi pembiayaan seperti Bank Permata, ICBC, dan MUFG serta, PT SMI.

Kesepakatan ini diperuntukkan untuk monetisasi aset, akses jalan tol Tanjung Priok, untuk menutupi ekuitas porsi Pekanbaru-Dumai.

Untuk ini, nilai fasilitas pembiayaannya mencapai US$ 336 juta.

Terakhir, PT Hutama Karya Tbk menandatangani kesepakatan sindikasi dari beberapa bank yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan CIMB Niaga dengan total kredit investasi US$ 684 juta dan CDS loan US$ 388 juta.

Dalam hal ini, Hutama Karya juga mengikutsertakan PT SMI.

Sekadar tahu saja, pinjaman ini nantinya diperuntukkan untuk jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (185km) yang juga merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra.

Jalan tol ini diprediksi akan beroperasi penuh di 2019.

Total ada tiga kesepakatan untuk pembiayaan pembangunan tol Trans Sumatra di Indonesia Investment Forum 2018 yang ditandatangani PT Hutama Karya Tbk.

Ketiganya merupakan kesepakatan dengan para perusahaan perbankan dengan total nilai pembiayaan hingga US$ 1,54 miliar atau setara Rp 23,14 triliun untuk pembangunan Tol Trans Sumatra.