Serapan APBN di Riau Masih Rendah

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berdasarkan data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi APBN sampai dengan 26 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp5,32 Triliun atau 63,1 persen dari total pagu APBN yang digelontorkan untuk Provinsi Riau sebesar Rp 8,44 Triliun.

Angka realisasi ini sedikit naik dari realisasi pada akhir Triwulan III (akhir September 2018) yaitu sebesar 61,1 %.
Capaian total realisasi sebesar 63,1% ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2,27 Triliun 81,1 % dari total pagu belanja pegawai , belanja barang sebesar Rp2,21 Triliun 59,2%, belanja modal sebesar Rp858 Miliar 45,3% dan Belanja Bansos sebesar Rp6,5 Miliar 41,6%.

Baca: Tok Tok Tok!, UMK Pekanbaru Naik Rp 200 Ribu, Wakil Rakyat Minta Perusahaan Menaatinya

Realisasi belanja pegawai relatif normal dan stabil sesuai dengan nature belanja pegawai yaitu dibayarkan rutin setiap bulan, sementara belanja barang juga relatif normal karena pada umumnya merupakan pengeluaran rutin untuk menunjang operasional perkantoran dan supporting atas kegiatan rutin Kementerian/Lembaga.

Sementara belanja modal masih kurang dari angka serapan ideal pada kisaran 60 persen karena masih menunggu penyelesaian pekerjaan kontraktual yang baru dapat dimintakan pencairannya apabila prestasi kerja telah diterima.

"Untuk serapan yang masih rendah pada belanja bansos, hal ini disebabkan oleh proses verifikasi data penerima bansos untuk penyaluran tahap berikutnya semester 2 masih Terkendala, "ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto.

Baca: Dua ABK Alami Luka Bakar Saat Pompong Pengangkut 3 Ton BBM Terbakar di Perairan Kuala Kampar

Angka realisasi ini diperkirakan masih akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun anggaran mengingat masih terdapat outstanding kontrak atau pelaksanaan anggaran yang kontraknya sudah berjalan namun terdapat sisa dana yang belum dicairkan sebesar Rp172, 30 Miliar untuk belanja barang, Rp712, 25 Miliar untuk Belanja Modal dan Rp 954 juta untuk Belanja Bansos.

"Outstanding kontrak ini menjelaskan serapan belanja modal yang masih rendah yaitu sebesar Rp858 Miliar akan tergerak naik apabila prestasi kerja telah diselesaikan dan dilakukan pencairan terhadap sisa dana sebesar Rp712 Miliar sehingga total realisasi akan mencapai Rp1,57 Triliun atau sebesar 83.1% dari total alokasi belanja modal,"jelas Tri Budhianto.

Berdasarkan jenis kewenangan, total dana APBN di provinsi Riau dilaksanakan oleh Satker Pusat dengan jenis Kewenangan Pusat (KP) sebesar Rp1,5 Triliun atau 18,3%, kewenangan Daerah (KD) sebesar Rp6,5 Triliun atau 77,7% sementara yang dikelola oleh Satker Daerah dengan jenis kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp155 Miliar atau 1,8% dan Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp186 Miliar atau 2,2%.

Baca: Live Streaming Persija Vs Barito Putera Liga 1 Pukul 15.30 WIB Sore Ini

Alokasi APBN terbesar terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh Rp1,55 Triliun dengan tingkat realisasi sebesar 52,3%, dan alokasi terkecil terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu sebesar Rp165 juta dengan realisasi sebesar 92,6%.

"Terdapat Rp20,42 miliar pagu DIPA yang diblokir, disebabkan antara lain karena alokasi belum dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasian dan/atau dokumen terkait, hal ini juga disebabkan oleh adanya penghematan/pemotongan mandiri dan alokasi dana belum dilengkapi dengan nomor register pinjaman Luar negeri, "jelas Tri Budhianto.

Untuk kinerja Belanja Infrastruktur telah dialokasikan sejumlah Rp1,73 Triliun untuk menghasilkan 20 output dengan alokasi terbesar, diantaranya adalah rekonstruksi, rehab dan pelebaran jalan, pembangunan pelabuhan (prioritas nasional), pembangunan jembatan dan bendungan irigasi. Progress realisasi untuk belanja infrastruktur yang dibiayai dengan APBN ini telah mencapai 50,3%.

"Kita memang tidak pasang target tinggi dan paling realisasi hanya 85 persen paling tinggi, "ujar Tri Budhianto.

Baca: FOTO: Area Traffic Control System di Jalan Gajah Mada

Selain dana APBN yang dikelola Satker Pusat dan Satker Daerah sebesar Rp8,44 Triliun. Tahun 2018 digelontorkan pula dana transfer kepada Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota di provinsi Riau sebesar Rp 21,93 Triliun. Sehingga total dana dari pusat yang mengalir ke provinsi Riau seluruhnya berjumlah Rp 30,37 Triliun.

Dana Transfer ini seluruhnya dikelola Pemerintah Daerah sedangkan proses pencairannya sebagian dilaksanakan oleh KPPN (DAK Fisik dan Dana Desa)
Alokasi dana TKDD terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp8,42 Triliun dengan total realisasi sebesar 83,3%.

Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp7,75 Triliun dengan realisasi sebesar 68,1%, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp1,15 Triliun dengan realisasi sebesar 69,1%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp3,20 Triliun dengan realisasi sebesar 77,6%.

Selanjutnya Dana Insentif Daerah sebesar Rp154 Miliar dengan realisasi sebesar 97,1% dan Dana Desa dengan alokasi sebesar Rp1,26 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 67,8 %. Dari data ini diperoleh rata-rata realisasi TKDD sampai dengan 26 Oktober 2018 telah mencapai 75,6%.

Sementara untuk penyaluran DAK Fisik di Provinsi Riau dapat dipastikan tidak akan tersalurkan 100% dan diproyeksikan penyaluran tertinggi pada kisaran 80% dari alokasi dana sebesar Rp1,150 Triliun.

Hal ini sangat disayangkan mengingat alokasi dana DAK Fisik membantu pemerintah daerah dalam rangka menyediakan infrastruktur yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Penyebab tidak terserapnya alokasi dana DAK Fisik disebabkan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran seperti keterlambatan dalam pelelangan maupun adanya gagal lelang sehingga kontrak tidak dapat dilakukan sampai batas waktu yang telah ditetapkan,"jelas Tri Budhianto.

Baca: Resmi Menikah, Maia Estianty Akhirnya Unggah Foto Bersama Irwan Mussry dan Ketiga Anaknya

Hal ini terjadi antara lain pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Sementara pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan DAK Fisik secara maksimal sehingga menjadi pemerintah daerah yang terbaik dalam penyaluran DAK Fisik sampai saat ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti.

"Untuk penyaluran Dana Desa dapat dikatakan kondisinya lebih baik mengingat sampai dengan saat ini dari tiga tahapan penyaluran semua pemerintah daerah telah mencairkan Dana Desa sampai dengan tahap II bahkan untuk Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi telah mampu mencairkan Dana Desa 100%,"ujarnya.

Untuk penyaluran Dana Desa yang masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah kecepatan dalam menyalurkan Dana Desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Perlu pendampingan yang intensif pada desa agar dapat lebih cepat dapat memenuhi persyaratan penyaluran dari kas daerah ke kas desa. (*)