Bawaslu Riau Berharap Sanksi dari Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Bawaslu Berharap Agar Sanksi Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau berharap agar sanksi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk 11 kepala daerah di Riau bisa memberikan efek jera.

Setelah merekomendasikan 11 kepala daerah untuk diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menyatakan harapannya agar ke depannya hal tersebut menjadi pelajaran sekaligus efek jera.

Baca: Perempuan Cantik Ini Bersedia Jadi Istri Kedua Ridwan Kamil, Ini Foto-foto Cantiknya

Baca: 6 Selebriti Cantik dan Ganteng Papan Atas Indonesia yang Putuskan Menjadi Mualaf

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada Tribunpekanbaru.com pada Sabtu (3/11/2018) mengatakan, kondisi tersebut cukup sekali itu saja terjadi.

Dikatakannya, tahapan kampanye kedepannya masih cukup panjang, sehingga diharapkan kepala daerah tidak lagi ceroboh dalam menggunakan jabatannya.

“Kita rekomendasikan ke Kemendagri agar diberi sanksi, sesuai dengan perundang-undangan. Dengan demikian, kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Apalagi tahapan kampanye masih panjang,” kata Rusidi kepada Tribun, Sabtu (3/11).

Baca: 5 Lirik Paling Romantis di Single Tempo di Album EXO Dont Mess Up My Tempo Bikin Meleleh!

Baca: Kisah Jumpei Yasuda Jurnalis Jepang yang Bebas dari Penyekapan Kelompok Ekstremis Suriah

Rusidi juga menambahkan, apa yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan secara administratif, jika dalam keadaan cuti, seharusnya kepala daerah tidak menandatangani berkas apapun dengan mengatasnamakan jabatannya.

“Dalam keadaan cuti harusnya tidak menandatangani berkas apapun, itu tidak boleh, di situ pelanggarannya. Kalau kepala daerah ikut kampanye boleh-boleh saja, ada aturannya memang, tapi jangan sampai menyalahgunakan jabatan secara administratif,” jelasnya.

Ditambahkannya, tidak hanya bagi kepala daerah, ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga pelanggaran Pemilu dapat terus diminimalisir, baik Pilpres 2019 ataupun Pileg 2019.

Baca: Pilihan HP 1 Jutaan, Yuk Intip Perbandingan Realme C1 dan Xiaomi 6A

Baca: Penyebab Kebakaran Bengkel di Jalan Rajawali, Enam Unit Damkar Diturunkan

Sebelumnya, Bawaslu resmi menggelar pleno penetapan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan 11 Kepala Daerah terkait deklarasi dukungan terhadap pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Dalam Pleno bersama Sentra Gakkumdu Jumat (2/11/2018) tersebut diputuskan unsur pidana tidak ditindaklanjuti.

Hanya saja pelanggaran lainnya yang ditindaklanjuti untuk diberi teguran Mendagri karena dalam deklarasi membawa nama jabatan mereka (bupati dan walikota) saat Deklarasi yang digelar Projo tersebut.

"Hasil dari pembahasan gakkumdu dan Pleno Bawaslu kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pasal 547 UU No 7 dan dugaan pidana 521 dan pelanggaran hukum lainnya maka berdasarkan pembahasan dengan gakkumdu dugaan pidana tidak ditindaklanjuti, "ujar Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gema Wahyu Adinata kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Klasemen Liga 1 Pekan 29, Persib Geser Posisi Persija Usai Tekuk Bhayangkara

Baca: Perbandingan Xiaomi Redmi Note 6 Pro Vs Redmi Note 5 Pro, 3 Hari Lagi Hadir di Indonesia

Selanjutnya menurut Gema tentu ada alasan secara yuridis, alasannya pada ketentuan pasal 29 disebutkan pejabat negara memiliki hak untuk kampanye.

Namun hak memiliki syarat yakni memiliki surat cuti dan tidak gunakan fasilitas negara.

"Ternyata (Kepala daerah) ada surat izin cuti yang ditembuskan juga ke KPU. Fasilitas negara juga tidak ada yang dilanggar. Jadi terpenuhi hak mereka untuk ikut kampanye. Ini yang membuat dugaan pidana tidak terpenuhi, " jelas Gema.

Maka hak Kepala daerah kampanye dan persyaratan yang harus dipenuhi tidak ada yang dilanggar.

Memang dalam aturan disebutkan tidak boleh merugikan akan tetapi jika anggota partai politik boleh kampanye dengan catatan tidak gunakan fasilitas negara dan cuti.

Baca: VIDEO: Live Streaming PSMS Medan vs Borneo FC  Liga 1 Pekan 29 Pukul 18.30 WIB Malam Ini

Baca: Hasil Bhayangkara FC Vs Persib Liga 1 Pekan 29, Maung Bandung Menang

"Jadi intinya mereka melaksanakan kampanye tidak ada aturan yang dilanggar, "jelasnya.

Selanjutnya adanya mencantumkan nama jabatan pada penandatanganan deklarasi tersebut menurut Gema persoalan berbeda dan tidak masuk dalam aturan pemilu.

"Terkait mencantumkan jabatan dalam memberikan dukungan ada pelanggaran hukum lainnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke atasan bersangkutan (Mendagri). Kita akan sampaikan ke Mendagri secepatnya karena ini masuk dalam pelanggaran aturan lainnya, "jelas Gema.

Mendagri sebagaimana rekomendasi Bawaslu meminta agar diberikan teguran terhadap 11 Kepala Daerah yang ikut deklarasi membawa nama jabatan pada saat Deklarasi tersebut.

"Teguran saja dari atasan mereka, "ujar Gema.

Dalam kesimpulan Bawaslu 11 Kepala Daerah di Riau yang ikut deklarasi bersama Projo tersebut tidak melanggar Peraturan pemilu namun pelanggaran lainnya.

Baca: Kampanye Hemat Penggunaan Botol Minuman Sudah Dilakukan di Sejumlah Sekolah dan Mal di Pekanbaru

Baca: 5 Sumber Kekayaan Maia Estianty dan 3 Sumber Kekayaan Irwan Mussry yang Tak Bakal Habis

Sebagaimana diketahui sebelumnya Bawaslu sempat mengatakan para kepala daerah tersebut terancam pidana dua tahun karena dugaan melanggar aturan tersebut. Menurut Bawaslu itu bukan gertakan semata.

"Terkait sebelumnya itu adalah dugaan, justru dengan klasifikasi ini menjelaskan semuanya, kami pro yustisia dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum putusan yang kami buat," jelasnya.

Tidak hanya itu, pihak Bawaslu juga menyebutkan tidak ada intervensi apapun terkait putusan tersebut.

"Tidak ada intervensi, semuanya berdasarkan aturan yang ada, "ujar Gema. (*)