Berita Riau

KPK Temukan Kejanggalan dalam Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah di Riau

KPK RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencatatan penerimaan pajak daerah di Riau.

KPK Temukan Kejanggalan dalam Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah di Riau
Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencatatan penerimaan pajak daerah di Riau. Salah satunya adalah pajak air permukaan (PAP). 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencatatan penerimaan pajak daerah di Riau. Salah satunya adalah pajak air permukaan (PAP).

Temuan ini terungkap saat Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Wilayah Sumatera II Adliansyah Malik Nasution mengulik data pencatatan penerimaan PAP.

Dari Data yang disajikan pihak Bapenda Provinsi Riau saat rapat koordinasi dan validasi di Kantor Bapenda Riau, Jumat (14/12/2018) ditemukan ada sejumlah perusahaan yang menggunakan air permukaan tidak membayarkan dengan tertib.

Baca: FOTO: SBY Tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Hal ini terlihat dari pencatatan penerimaan PAD saat ditampilkan dalam rapat tersebut. Ada beberapa perushaan yang pencatatan pajaknya tidak rutin dibayarkan setiap bulannya. Bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak pernah membayarkan pajak PAP.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Wilayah Sumatera II Adliansyah Malik Nasution yang akrap disapa Coki ini mengatakan dirinya sengaja mempertanyakan sejumlah pencatatan pajak yang dianggap janggal didepan publik. Sebab drinya ingin membuka semua terkait pencatatan pajak apakah sudah benar atau belum yang disetorkan.

"Tadi semua kita buka semua datanya, biar semua tau. Karena penegasan kan sudah jelas untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah," katanya usai rapat koordinasi dan validasi di Kantor Bapenda Riau, Jumat (14/12/2018).

"Hari ini kita panggil semua wajib pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor," imbuhnya.

Pasca pertemuan ini, pihaknya meminta kepad Bapenda Provinsi Riau untuk melakukan survei ke lapangan mengecek langsung objek pajak.

"Seluruh perusahaan kita minta untuk memasang amper meter, supaya jelas berapa banyak air yang terpakai," katanya.

Baca: Lirik lagu EXO Love Shot dan Terjemahannya, Video Klipnya Jadi Trending Topic

Kemudian, terkait masih adanya pencatatan penerimaan pajak yang tidak tertib dibayarkan setiap bulanya, Coki meminta agar temuan tersebut segera dituntaskan. Jika belum dibayarkan, maka wajib pajak agar segera melunasi pajaknya.

"Kalau ada tunggakan harus dilunasi. Kalau ada yang kurang bayar itu harus dibayarkan sisanya, berikut dendanya, karena ini kan kewajiban rutin, jadi harus mereka bayarkan," ujarnya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved